JAKARTA – Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump sudah pernah mengumumkan bahwa ia akan menghentikan pendanaan ke Afrika Selatan , usai menuduh pemerintah negara itu “menyita” tanah. Trump menerangkan pada sebuah postingan di tempat sistem Truth Social, menuding Pretoria melakukan “pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran.”
“Amerika Serikat tidaklah akan mendukungnya, kami akan bertindak. Saya juga akan memotong semua pendanaan masa depan ke Afrika Selatan sampai penyelidikan penuh berhadapan dengan situasi ini selesai!” katanya.
Bulan lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa mengesahkan RUU kontroversial yang dimaksud memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih properti tanpa kompensasi pada kondisi tertentu. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan rasial pada kepemilikan tanah, permasalahan lama di ekonomi paling forward di dalam Afrika sejak Apartheid berakhir pada tahun 1994.
Pemerintah sudah pernah menetapkan target untuk mentransfer 30% lahan pertanian dari petani epidermis putih -yang sebagian besar masih menguasainya- terhadap rekan-rekan lapisan kulit hitam hingga tahun 2030. otoritas Afrika Selatan mengungkapkan bahwa selama era Apartheid, ribuan keluarga lapisan kulit hitam dipindahkan secara paksa dari tanah dia pada bawah Undang-Undang Tanah Pribumi tahun 1913.
Sementara itu, Pretoria menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengambilalihan tak mengizinkan pengambilalihan sewenang-wenang kemudian butuh kesepakatan dengan pemilik properti. Namun para kritikus menyampaikan peringatan bahwa hal itu dapat mengakibatkan situasi yang tersebut mirip dengan penyitaan tanah Zimbabwe pada tahun 1980-an.
Kelompok oposisi terbesar dalam Afrika Selatan dan juga salah satu partai pada pemerintahan koalisi Ramaphosa, “sangat menentang” undang-undang baru, hingga mengancam akan segera menempuh jalur hukum.
Pretoria berada dalam bawah tekanan dari mitra Baratnya, khususnya AS, pada beberapa tahun terakhir, sebagian lantaran hubungan dekatnya dengan Rusia. Terlebih Afrika Selatan diketahui merupakan salah pendukung utama BRICS , kelompok negara tumbuh yang tersebut digadang-gadang akan segera menyaingi dominasi AS.
Menurut statistik pemerintah AS, Washington menyisihkan hampir USD440 jt bantuan ke Afrika Selatan pada tahun 2023.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ramaphosa menyatakan beliau akan melibatkan Trump tentang kebijakan reformasi tanah dan juga isu-isu kepentingan bilateral, mengacu pada Negeri Paman Sam sebagai “mitra urusan politik dan juga perdagangan strategis utama untuk Afrika Selatan.”
“Afrika Selatan adalah demokrasi konstitusional yang digunakan berakar kuat pada supremasi hukum, keadilan serta kesetaraan. pemerintahan Afrika Selatan belum menyita tanah apapun,” katanya.
