SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi juga daya saing ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings pada Singapura. Danantara akan datang menjalankan aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum serta Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, peluang risiko yang mana mampu muncul, teristimewa jikalau meninjau pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis dunia usaha 1998.
Meskipun pembentukan Danantara menghadirkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam persoalan hukum BLBI, kita mengawasi bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan kemudian intervensi kebijakan pemerintah yang kuat. Jika Danantara tiada dikelola dengan transparansi juga akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario mirip terjadi,” ujar Hardjuno pada Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang mana terdampak krisis. Sayangnya, dana yang dimaksud banyak yang dimaksud tiada kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir lalu konglomerat yang mempunyai hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario sama dapat terjadi pada Danantara apabila tak ada mekanisme yang jelas di pengelolaan serta pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings dalam Singapura kemudian Khazanah di tempat Malaya menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang transparan lalu independen dapat menggerakkan ekonomi nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Negara Malaysia dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan pada tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jikalau ada intervensi urusan politik kemudian kurangnya pengawasan, holding penanaman modal negara justru sanggup menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang digunakan diterapkan untuk membiayai acara seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, jikalau efisiensi ini dilaksanakan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan rakyat pada luar penerima kegunaan MBG bisa saja terancam.
“Perlu kajian lebih banyak di terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, lalu infrastruktur. Jangan sampai demi satu inisiatif unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
