pemerintahan Targetkan Pertumbuhan Kondisi Keuangan 8%, APPDESA: Ganti Anggota Koalisi Nakal!
JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan sektor ekonomi khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah pada mencapai target peningkatan sektor ekonomi sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga di acara Indonesia SEZ Business Diskusi 2024, Hari Senin (9/12/2024).
Pada kesempatan yang tersebut mirip juga disebutkan masifnya aliran pembangunan ekonomi yang dimaksud masuk dan juga aktivitas bidang dari 24 KEK yang dimaksud sudah ada ditetapkan pemerintah dapat memacu perkembangan kegiatan ekonomi lebih besar tinggi. “Mengingat arahan Presiden pada mengejar pertumbuhan dunia usaha delapan persen, salah satunya inisiatif yang dimaksud dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.
Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai inisiatif pemerintah di dalam bidang sektor ekonomi itu membutuhkan dukungan semua pihak, teristimewa dari koalisi. “Partai kontestan koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota majelis hingga kader, dari pusat kemudian daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim berjuang selalu positif untuk investasi,” kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.
Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi pada daerah, khususnya anggota majelis dalam tingkat kota juga kabupaten seharusnya bisa jadi menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala peluang yang mana dapat mengganggu kegiatan ekonomi di tempat area masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang dimaksud ditunggangi kepentingan serta iming-iming uang.
“Para anggota komite ini harus menarik batas tegas juga memberikan edukasi untuk publik pentingnya cipta kondisi untuk mengupayakan perekonomian negara yang tersebut ditargetkan mencapai 8%,” pungkasnya.
Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan lalu Uang
Sebagaimana diketahui bersatu telah terjadi terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido di area kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan pada rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Wilayah Bogor dengan syarat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.
Menurut APPDESA, peluncuran anggota partai koalisi di rangkaian aksi yang disebutkan menunjukkan ketidakpedulian terhadap kegiatan Presiden pada bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir banyak pihak, sudah ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.
“Demo akan menghambat kegiatan dunia usaha pada sekitar. Apabila anggota koalisi tiada sepenuh hati memperkuat kebijakan pemerintah, inilah waktu yang dimaksud tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya,” kata Rifaldi.
Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi pada Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai dapat menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih mereka itu yang tersebut terpilih dalam badan baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. “Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang dimaksud tidaklah klir,” pungkasnya.
