JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, lalu Keselamatan (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang dimaksud untuk menjalankan acara yang dimaksud telah lama dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan pada waktu Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan sama-sama tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir di rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan juga Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia kemudian Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Komunitas (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, juga Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang mana semakin berat tanpa dukungan anggaran yang mana memadai hal yang disebutkan akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Awal Minggu (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, ketika ini di dalam Kemenko Polkam tiada ada ruang command center yang tersebut terkoneksi dengan kementerian dan juga lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam di menjaga stabilitas urusan politik lalu keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan pada pada koordinasi, sinergi, kemudian eksekusi pada lapangan.
“Selain itu belum ada sistem big data yang bisa saja menangani pengaduan rakyat (dumas) yang dimaksud jumlahnya dalam Kemenko Polkam sangat berbagai mencapai puluhan ribu. Sehingga berbagai laporan yang tersebut bukan tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi rakyat terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini dilaksanakan menyusul pembaharuan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang tersebut menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Lingkup Politik lalu Security (Kemenko Polkam) memohonkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
