pemerintahan Dorong Pengembangan Ketenteraman Kendaraan Listrik

JAKARTA – pemerintahan terus menguatkan aspek keamanan kendaraan listrik (EV) sebagai bagian menggalakkan pemakaian kendaraan listrik. Langkah ini sejalan dengan target pengurangan emisi karbon dari sektor transportasi guna mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih lanjut cepat.
Kepala Balai Besar Survei lalu Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan juga Konservasi Energi, Harris Yahya, menjelaskan bahwa pemerintah, melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN), telah lama menerbitkan 38 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait kendaraan listrik. Standar ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan penyelenggaraan EV di tempat Indonesia.
“Aspek safety menjadi sangat penting sebab satu kali kejadian dapat menciptakan impact yang tersebut sangat besar terhadap sektor kendaraan listrik pada Indonesia. Sehingga benar-benar ini harus menjadi perhatian utama kita. Sudah ada standar yang mana telah ditetapkan kemudian kita juga masih mengharapkan ada penyempurnaan-penyempurnaan standar yang digunakan lain, lalu yang digunakan paling penting itu sanggup dilaksanakan secara tegas,” ujar Harris pada seminar Memperkuat Keselamatan Kendaraan EV, Selasa (12/11/2024).
Selain mengempiskan emisi karbon, Harris juga menambahkan bahwa pengaplikasian kendaraan listrik secara luas dapat meningkatkan efisiensi energi. Hal ini secara secara langsung akan mengempiskan ketergantungan pada impor komponen bakar minyak (BBM), yang dimaksud selama ini menjadi beban bagi Neraca Pembayaran Indonesia.
Executive Vice President Penguraian Barang Niaga PT PLN, Ririn Rachmawardini menyatakan PLN berazam untuk terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik di dalam seluruh Indonesia. Hingga Oktober 2024, PLN sudah menyiapkan 2.151 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) roda empat dan juga 9.956 SPKLU roda dua pada 1.503 lokasi.
“Ekosistem ini ini terus kami kembangkan, bagaimana kami bisa jadi mereach atau dapat menggapai pelanggan ini untuk terus menikmati kemudahan-kemudahan. Jadi orang yang dimaksud awalnya mau beli EV ini udah mulai berubah, bergeser Tadinya EV itu mobil kedua, tapi akhir-akhir ini itu udah sejumlah yang tersebut peryakinkan untuk membeli EV itu sebagai mobil pertama. Jadi luar biasa sekali pencapaiannya,” tegas Ririn.
PLN juga menggandeng mitra dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta untuk meningkatkan ketersediaan charging station. Selain itu, PLN sudah pernah melengkapi setiap charging station dengan APAR Lithium Fire Killer serta memverifikasi kepatuhan terhadap sistem manajemen K3 (Kesehatan serta Keselamatan Kerja).
“Jadi harapannya mungkin saja dalam Indonesia ini tiada ada keraguan atau tiada ada kegelisahan terkait mobil listrik ini, dari sisi infrastrukturnya pun kami sedang siapkan kelengkapannya. Kemudian kami juga telah menunjuk anak perusahaan kami ini untuk terkait dengan operation juga maintenance-nya,” kata Ririn.
“Kemudian petugas juga standby, lalu sekarang ada pada PLN Mobile itu ada semacam yang mana menghubungkan dengan agent. Jadi 24 jam apabila memang benar ada terkendala di area SPKU, itu kemungkinan besar bisa jadi mengontak sehingga nanti petugas Haleyora akan datang,” tambahnya.






