JAKARTA – Indonesia memiliki kapasitas kemudian kemampuan besar di mengatur emisi karbon . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2022 dengan besar unit karbon yang diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Ini menjadi deskripsi kemampuan negara di mengatur emisi karbon. otoritas juga sudah mengeluarkan beberapa jumlah regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 dan juga Peraturan OJK no 14/2023 yang digunakan mengatur perdagangan karbon melalui bursa karbon,” ujar Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo, pada acara Carbon Digital Conference 2024 dengan tema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” dikutip, hari terakhir pekan (13/12/2024).
Dia mengatakan, pemerintah memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional juga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan peluang besar yang tersebut dimiliki, Indonesia mampu menjadi pemain kunci di area pangsa karbon dunia.
“Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai proses offset karbon sebesar USD163 juta,” kata dia.
Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan bisa jadi membantu seluruh pengambil langkah pada menjalankan perdagangan karbon di tempat Indonesia.
“Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 partisipan dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC bisa saja memberikan solusi yang tersebut lebih tinggi konkret terkait perdagangan karbon kemudian juga digitalisasinya,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali lebih banyak pada mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Siber of Things (IoT), serta bursa karbon. Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran merek di menegaskan integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk pertumbuhan yang digunakan berkelanjutan.
Indonesia mempunyai kemungkinan besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai USD190 miliar.
“Kami percaya bahwa menciptakan sistem serta pangsa kredit karbon adalah solusi alternatif bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia, di area mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu teristimewa lantaran adopsi teknologi yang digunakan umumnya membutuhkan waktu lebih banyak panjang juga nilai pembangunan ekonomi yang digunakan cukup besar. Pengenalan lingkungan ekonomi karbon Indonesia kemudian meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC lalu carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno, Partner dan juga Sustainability Leader dari PwC Indonesia.
Sementara, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, lingkungan ekonomi karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal kemungkinan besar oleh Indonesia. “Apabila tiada dimaksimalkan maka orang lain yang akan memanfaatkan keuntungan yang mana bisa saja didapat dari lingkungan ekonomi karbon,” kata dia.
