JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains juga Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang dimaksud dilantik hari ini di tempat Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto telah tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden telah dilakukan melakukan langkah yang dimaksud tepat serta cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu lebih banyak banyak lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya terhadap publik, sehingga diperlukan jajaran menteri di area Kabinet Merah Putih yang mana mampu menjabarkan apa yang diinginkan oleh Prabowo. Dia meninjau konsolidasi pemerintah pada melaksanakan pengerjaan berorientasi rakyat ketika ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan di menjelaskan ide-ide besarnya terhadap kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, ia membutuhkan menteri yang digunakan kompatibel pada arus yang digunakan deras,” kata Syahganda yang digunakan juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden terhadap DPR lalu masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo sudah pernah melakukan kesalahan dengan menyatakan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, serta dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang melakukan demo besar-besaran mencela pemerintah. Padahal, hal yang dimaksud mampu dihindari.
Selanjutnya, Syahganda mengajukan permohonan agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo dan juga mendirikan komunikasi yang mana baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi kebijakan pemerintah pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang dimaksud pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.
