Minta Maaf ke Rakyat Indonesia, Dirut Pertamina: Hal ini Adalah Tanggung Jawab Saya

JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan, dirinya masih bertanggung jawab melawan situasi yang digunakan terjadi di tempat perusahaan, meskipun perkara yang tersebut mencuat ketika ini terjadi sebelum ia menjabat. Sebagai pemimpin yang tersebut diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif dan juga perbaikan internal agar kepercayaan umum terhadap Pertamina dapat dipulihkan.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023. Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024.

Meski begitu, Simon menegaskan, sebagai pimpinan, tanggung jawab tetap memperlihatkan ada pada pundaknya. Oleh oleh sebab itu itu, beliau dengan jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan dan juga memverifikasi kejadian mirip tak terulang ‘kembali’.

“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang diberi amanah pada waktu ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata Dirut Pertamina , pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR dalam Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/3/2025).

“Saya hadir untuk memohon maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia melawan kejadian yang tersebut telah dilakukan menyebabkan kegaduhan di area masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan dan juga kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon.

Dia mengungkapkan, pada awal pengungkapan persoalan hukum oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk tidaklah secara langsung tampil ke umum guna menghindari kesan defensif. Keputusan yang dimaksud diambil agar tiada memperkeruh suasana dan juga memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi serta evaluasi internal.

“Kami sangat menggalang proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang dimaksud ditemukan dan juga memberikan ruang untuk aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina telah lama membentuk crisis center yang bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, juga memantau peluang risiko perusahaan dan juga operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan juga efektivitas pada menangani berbagai tantangan di area masa depan.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting pada menjamin keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa. Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang mana sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang mana menopang perekonomian nasional.