JAKARTA – Klaim Mantan Menteri Komunikasi lalu Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi (BAS) diperiksa dua jam pada Gedung Bareskrim Polri terbantahkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan bahwa Menteri Koperasi (Menkop) itu diperiksa sejak pukul 11.10 Waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.13 Waktu Indonesia Barat atau sekitar enam jam.
Budi Arie Setiadi menjalani pemeriksaan oleh regu penyidik gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya serta Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri terkait dugaan tindakan hukum suap kemudian gratifikasi selama menjabat Menkominfo. Pemeriksaan berlangsung pada Gedung Bareskrim Polri, Ibukota Indonesia Selatan, Kamis (19/12/2024).
Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan penyidik sudah pernah mengajukan total 18 pertanyaan untuk Budi Arie untuk mendalami dugaan langkah pidana korupsi di dalam Kementerian Komunikasi kemudian Informatika (Kominfo).
“BAS (Budi Arie Setiadi) tiba di dalam Gedung Bareskrim Polri pukul 10.50 WIB. Pemeriksaan dimulai pada pukul 11.10 Waktu Indonesia Barat dan juga berakhir pada pukul 17.13 WIB. Dalam permintaan keterangan terhadap BAS, penyidik mengajukan 18 pertanyaan,” ujar Ade Ary di keterangan resminya.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, lanjut Ade Ary, untuk mendalami beberapa orang aspek terkait dugaan pemberian juga penerimaan hadiah atau janji oleh pejabat di area Kominfo selama periode 2022–2024. Kasus ini diduga melibatkan praktik suap dan juga gratifikasi yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah lama diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ade Ary pun menjelaskan bahwa sejak dimulainya penyidikan berhadapan dengan penanganan perkara a quo, Tim Penyidik Gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lalu Kortas Tipidkor Polri telah lama melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi.
“15 orang saksi dalam antaranya merupakan pegawai pada Kementerian Komunikasi lalu Digital Republik Indonesia,” pungkasnya.
