JAKARTA – Bermacam-macam orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) menyelenggarakan aksi demonstrasi dalam depan Kedutaan Besar Malaya dalam Jakarta, Hari Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Negara Malaysia bertanggung jawab melawan insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di dalam Perairan Tanjung Rhu, Malaya oleh Otoritas Maritim Tanah Melayu pada hari terakhir pekan (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini tidak yang tersebut pertama. Berdasarkan data Migrant Care, pada 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia sudah pernah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa di kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tersebut tanggal 24 ini tidak baru pertama kali, tapi sudah ada berkali-kali,” kata Pure di dalam lokasi.
GARDA SATU juga memohon pemerintah Tanah Melayu memohonkan maaf secara resmi untuk rakyat Indonesia juga memberikan santunan untuk keluarga korban, khususnya untuk Sanggup Basri, salah pribadi korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam untuk pemerintah Malaya agar segera mengajukan permohonan maaf untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga meminta-minta untuk pemerintah Negara Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaya dalam Ibukota agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya terhadap Sanggup Basri dan juga keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU juga berjanji menyampaikannya untuk pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan mengadakan aksi lanjutan dengan jumlah keseluruhan massa yang digunakan lebih tinggi besar jikalau tuntutan merek tiada segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau tak ditangkapi pada 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih lanjut besar untuk mengepung pemerintahan Negara Malaysia dalam Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
