Studi: Hapus Facebook Bisa Tingkatkan Kesejahteraan, tapi Mengurangi Pengetahuan Politik

Jakarta – Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Royal Society Open Science menemukan bahwa menonaktifkan akun sosial media Facebook dapat meningkatkan kesejahteraan, namun mengempiskan pengetahuan kebijakan pemerintah para pengguna.
Studi ini dijalankan di berada dalam perasaan khawatir bahwa media sosial menyebabkan ketidakbahagiaan, menyebarkan misinformasi, kemudian memperburuk polarisasi sosial.
Penelitian ini melibatkan partisipan yang mana dipilih secara acak untuk menonaktifkan akun Facebook merek selama Pemilihan Presiden Prancis 2022, setelah itu membandingkan hasilnya dengan kelompok acak lain yang mana permanen menggunakan Facebook. Sebanyak 1.117 pendatang secara sukarela menonaktifkan akun mereka, sementara 1.129 penduduk lainnya terus bergerak dalam sistem tersebut.
“Tim yang dimaksud (para peneliti) mensurvei para kontestan tentang suasana hati kemudian kesejahteraan mereka, pengetahuan politik, dan juga tingkat polarisasi kebijakan pemerintah serta sosial selama pemilihan,” tulis The Royal Society, seperti disitir dari laman phys.org, Jumat, 11 Oktober 2024.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa merekan yang mana menonaktifkan akun Facebook miliki tingkat kesejahteraan sedikit lebih besar tinggi dibandingkan merek yang digunakan masih menggunakan platform digital tersebut.
Namun, kontestan yang tiada berpartisipasi di Facebook selama pemilihan presiden menunjukkan penurunan pada pengetahuan kebijakan pemerintah dibandingkan kelompok yang dimaksud permanen menggunakan media tersebut. Mereka menjadi kurang mengetahui informasi terkini seputar politik, debat, serta isu-isu yang digunakan muncul selama masa pemilu.
Meskipun kesejahteraan mengalami sedikit peningkatan, para peneliti mencatat bahwa tingkat polarisasi urusan politik serta sosial tak berubah signifikan pada kontestan yang menonaktifkan akun mereka.
Artikel ini disadur dari Studi: Hapus Facebook Bisa Tingkatkan Kesejahteraan, tapi Mengurangi Pengetahuan Politik






