JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk terlibat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, peluncuran pupuk menjadi penting di mengupayakan produksi, dan juga menggalakkan produktivitas tumbuhan pangan nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras dan juga pertambahan jumlah total penduduk. Berdasarkan data yang tersebut dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan keinginan beras mencapai 37,9 jt ton dengan jumlah keseluruhan penduduk 324 jt orang. Saat ini, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia sebesar 282 jt dengan keinginan beras sekitar 30,9 jt ton.Di samping itu, lanjut Rahmad, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang.
Menurut dia, perusahaan pada lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 jt ton. Pada ketika yang bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan beberapa strategi untuk menegaskan ketersediaan kemudian keterjangkauan pupuk untuk petani.
Dalam menegaskan tentang ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia sudah menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk pelaksanaan distribusi Pupuk. Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan serta kedudukan stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.
“Jadi ini transparan serta menjadi perubahan dari Pupuk Indonesia untuk memverifikasi ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad pada Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada sesi Lumbung Pangan untuk Kemandirian, dikutipkan hari terakhir pekan (11/10/2024).
Sementara, mengenai kesulitan keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya harga jual pupuk akan segera berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan nilai tukar pupuk sebesar Rp1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen juga 14 persen pupuk NPK.Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk yang disebutkan akan datang berdampak ke penurunan produktivitas vegetasi pangan hingga 0,5 ton per hektar, dan juga penurunan pendapatan petani sekitar Rp3,1 jt per hektar.
“Nah, affordability ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita selalu menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia dapat memproduksi pupuk dengan lebih tinggi efisien, dengan tambahan kompetitif,” ujarnya.
Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi pembangunan pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, dan juga meminimalisir regulatory cost.
Rahmad menambahkan keterjangkauan harga jual pupuk tergantung pula pada biaya substansi baku khususnya gas. Dalam hal ini, beliau memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang dimaksud sudah menerapkan harga jual gas hemat USD6 per MMBTU.
Di melawan itu semua, Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan tidaklah bisa jadi cuma dari peran satu institusi. Dia mengupayakan setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja serupa demi mewujudkan hal tersebut.”Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tidaklah mampu satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” kata dia.
