Saksikan One on One Bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, Hari Jumat 27 Desember 2024 Saat 21.30 Waktu Indonesia Barat dalam SINDOnews TV
JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Skor ( PPN ) dari 11 persen menjadi 12 persen terus menggema. Makin dekat tanggal berlakunya 1 Januari 2025, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen sudah ada ditandatangani lebih banyak dari 170 ribu orang.
Masyarakat khawatir kenaikan PPN menjadi 12 persen akan bergabung mengerek biaya barang-barang. Meski Menkeu Sri Mulyani menyatakan barang-barang keinginan pokok bukan kena kenaikan PPN, namun nyatanya wacana pengenaan PPN terhadap barang yang digunakan dianggap premium masih masih berjalan.
Ditambah lembaga pendidikan juga kebugaran juga diwacanakan akan terkena PPN 12 persen. Para pakar dunia usaha menilai penerapan PPN menjadi 12 persen di area sedang lemahnya daya beli masyarakat, akan memperburuk situasi ekonomi.
Apalagi ketika ini juga sedang terjadi gelombang PHK dampak menurunnya berbagai sektor Tanah Air. Mereka mendesak pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, apabila tidaklah ingin daya beli warga kemudian perkembangan kegiatan ekonomi makin menurun.
Menanggapi desakan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah sudah pernah memperhitungkan dengan matang rencana serta dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Febrio bahkan optimistis, peningkatan ekonomi akan tetap memperlihatkan terjaga dengan berbagai insentif yang dimaksud disiapkan.
Saksikan perbincangan Kepala BKF Febrio Kacaribu dengan Prisa Sambodatu mengenai PPN 12 persen serta kemungkinan bisa saja ditunda atau tidak, eksklusif di dalam One On One Sindonews TV, hari terakhir pekan 27 Desember 2024, Jam 21.30 WIB.
