JAKARTA – Kebijakan pengembangan lebih lanjut pertambangan mineral yang tersebut dilaksanakan Indonesia ternyata menjadi inspirasi bagi sebagian negara tumbuh di area Asia kemudian Afrika. Penelitian yang digunakan diadakan oleh Binus University (Binus) berjudul ‘Analisis Mahadata Kebijakan Hilirisasi: Strategi juga Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Global’ mengungkapkan bahwa keberhasilan Indonesia di meningkatkan nilai tambah sumber daya alam telah lama menggerakkan negara-negara lain untuk mengadopsi langkah serupa.
Salah satu Tim peneliti Binus University Edy Irwansyah mengumumkan bahwa proses pengolahan lebih lanjut di area Indonesia tak belaka berhasil meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga menciptakan model kebijakan yang mana relevan untuk konteks global.
“Indonesia telah lama menunjukkan bahwa melalui hilirisasi, materi tambang seperti nikel, tembaga, serta kobalt dapat diolah menjadi produk-produk bernilai tambah tinggi yang tersebut lebih lanjut kompetitif di area pangsa internasional. Ini adalah menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk memaksimalkan kemungkinan sumber daya mereka,” ujar Edy.
Penelitian ini mencatatkan data bahwa kebijakan pengembangan lebih lanjut Indonesia sudah pernah memotivasi negara seperti Filipina, yang digunakan juga merupakan pemasok nikel utama dunia, untuk menerapkan kebijakan serupa. Langkah ini menunjukkan bagaimana keberhasilan Indonesia pada mengupayakan pengolahan domestik dapat menjadi referensi kebijakan kegiatan ekonomi bagi negara-negara lain pada Asia serta Afrika yang dimaksud miliki kekayaan sumber daya alam melimpah.
“Hilirisasi dalam Indonesia juga dinilai berhasil menarik penanaman modal asing dan juga menguatkan kedudukan negara di rantai pasok global. Barang berbasis nikel seperti komponen baku akumulator lithium kemudian stainless steel memberikan nilai ekspor yang mana sangat jauh lebih banyak tinggi dibandingkan substansi mentah. Selain itu, upaya ini menyokong diversifikasi ekonomi, meningkatkan kekuatan sektor manufaktur, kemudian menciptakan lapangan kerja baru di area berbagai wilayah penghasil tambang, seperti Sulawesi juga Maluku,” kata Edy yang mana juga Lecturer Specialist Binus University.
Namun, penelitian yang dilaksanakan Binus juga mencatatkan data beberapa tantangan yang dimaksud dihadapi Indonesia pada penerapan kebijakan ini. Menurut salah satu Tim Peneliti, Ahmad Sofyan, salah satunya adalah konflik perdagangan internasional, seperti gugatan Uni Eropa di tempat Organisasi Perdagangan Planet (WTO) terkait larangan ekspor nikel mentah. Konflik ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya proteksionisme domestik untuk pengerjaan sektor nasional dengan aturan perdagangan bebas global.
“Perselisihan ini mengharuskan Indonesia untuk memadukan strategi pengembangan lebih lanjut dengan pendekatan diplomasi perekonomian yang dimaksud konstruktif. Jika tidaklah dikelola dengan baik, ini dapat memunculkan dampak negatif terhadap hubungan perdagangan internasional,” kata Ahmad Sofyan.
Selain tantangan dalam tingkat internasional, isu lingkungan juga menjadi perhatian penting di kebijakan hilirisasi. Proses pengolahan logam berat seperti nikel kemudian tembaga berisiko memunculkan limbah berbahaya yang tersebut dapat mencemari lingkungan apabila tidaklah dikelola dengan teknologi yang dimaksud memadai. Pengembangan eksploitasi tambang juga berpotensi mempercepat deforestasi serta degradasi lingkungan, sehingga diperlukan regulasi yang mana kuat serta teknologi pengolahan yang dimaksud ramah lingkungan.
Riset ini menegaskan bahwa proses pengolahan lebih lanjut adalah langkah strategis yang digunakan mampu mengubah peran Indonesia dari sekadar eksportir komponen mentah menjadi pusat manufaktur global. Namun, keberhasilan jangka panjang kebijakan ini bergantung pada keberlanjutan, regulasi yang digunakan inklusif, juga pengelolaan yang tersebut cermat.
“Indonesia sudah pernah menjadi model yang mana disertai sejumlah negara berkembang, tetapi kebijakan ini harus terus dievaluasi untuk menjamin keberlanjutan ekonomi, pengamanan lingkungan, dan juga pembagian merata kegunaan bagi masyarakat,” kata Edy.
