Ibukota – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang digunakan diselenggarakan dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang digunakan lebih besar fleksibel kemudian realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN wajib menyesuaikan dengan kondisi pada lapangan agar tidaklah menghambat daya saing sektor nasional ke berada dalam persaingan global yang dimaksud semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah mampu kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di hadapan para pelaku perniagaan juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang dimaksud berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar membantu pertumbuhan bidang di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi substansi baku, tenaga kerja, lalu proses produksi dari di negeri yang digunakan pada sebuah komoditas atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin berbagai elemen lokal yang dimaksud terlibat di pembuatan komoditas tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang serta jasa
Salah satu tujuan utama inisiatif TKDN adalah memberdayakan sektor pada negeri agar tambahan kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang kemudian jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman kemudian hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan banyak manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih tinggi sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, lalu meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Pemakaian produk-produk di negeri bukanlah cuma perihal kepentingan ekonomi, tapi juga perihal merancang kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang dimaksud disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata masalah hitungan atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidaklah belaka menyokong lapangan usaha untuk memenuhi target nomor tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi ekosistem sektor lokal agar bertambah juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
