JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, tak ada pengurangan pegawai di tempat lingkup Kementerian BUMN, kendati anggaran operasional tahun ini dipangkas akibat adanya efisiensi dari pemerintah pusat untuk anggaran Kementerian juga Lembaga (K/L).
Hingga pada waktu ini pegawai level bawah seperti office boy hingga satpam tiada dikurangi. Erick menyebut, pihaknya tetap saja menggunakan anggaran yang mana ada untuk memberikan hak para pegawai, tanpa dipotong.
Komitmen Erick Thohir yang dimaksud disampaikan pada rapat kerja (raker) sama-sama Komisi VI DPR RI, Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Pelanggan Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Sesuai dengan arahan Komisi VI, pengurangan pegawai itu belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang digunakan ada,” ujar Erick Thohir pada waktu raker, Kamis (13/2/2025).
Kendati begitu, tunjangan kinerja juga insentif lain untuk pegawai belum bisa saja dinaikan tahun ini. “Jadi dikarenakan kita tiada sanggup naikkan tunjangan kinerja serta lain-lainnya, ya kita proteksi sarana kepegawaian,” paparnya.
Kementerian BUMN harus menghurangi pos anggaran dari beberapa jumlah inisiatif atau kegiatan sepanjang 2025. Aksi ini menyusul pagu anggaran berpotensi dikurangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Erick mengatakan, batas minimum anggaran operasional Kementerian BUMN tahun ini senilai Rp215 miliar, turun berjauhan dari pagu anggaran 2025 yakni Rp277 miliar.
Jumlah batas minimum anggaran operasional merupakan hasil pengurangan dana yang mana telah dihitung Kementerian BUMN dan juga diusulkan terhadap Kementerian Keuangan. “Memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih besar di area Rp215 miliar,” ucapnya.
