Ibukota – Kementerian Peluang Usaha Pariwisata dengan kementerian terkait akan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli di tempat wisata.
"Kami juga rencananya akan menimbulkan seperti pokja bersatu dengan Kemendagri," kata Deputi Lingkup Industri dan juga Pengembangan Usaha Kementerian Perjalanan Rizki Handayani Mustafa pada acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI pada Selasa.
Ia menyampaikan bahwa pungli dilaporkan masih berjalan di tempat-tempat wisata.
Menurut dia, kementerian telah menyebabkan nota kesepahaman kerja identik dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli di tempat wisata.
Guna mengupayakan penerapan kerja sebanding tersebut, menurut dia, Dinas Perjalanan harus memproduksi kesepakatan sama dengan Kepolisian Daerah.
"Ini bagian yang digunakan tentunya kita koordinasikan Kemendagri tentunya, yang mana punya, serta Kementerian Keuangan tentunya, ini yang mana berubah menjadi PR kami," katanya.
"Kami ingin mungkin saja sanggup tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi supaya jangan katanya-katanya, tapi memang sebenarnya dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini," kata dia.
Rizki mengemukakan bahwa asosiasi pelaku bidang usaha pariwisata seperti Perhimpunan Hotel lalu Tempat Makan Tanah Air (PHRI) lalu Gabungan Industri Perjalanan Negara Indonesia (GIPI) juga perlu terlibat di upaya penanggulangan pungli di tempat wisata.
Ia mengemukakan pentingnya penegakan hukum serta pelaksanaan inisiatif edukasi untuk meningkatkan pemahaman komunitas mengenai dampak buruk pungli dalam tempat wisata di upaya mengatasi pungli ke area wisata.
Deputi Pembangunan Destinasi juga Infrastruktur Kementerian Peluang Usaha Pariwisata Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul akibat tingkat pemahaman penduduk mengenai keberlanjutan bidang usaha pariwisata masih rendah.
Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum lalu penyuluhan terhadap rakyat di upaya penanggulangan pungli di tempat wisata.
"Salah satu yang tersebut konkret adalah kita melakukan konfirmasi dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja sebanding yang dimaksud telah ada ditingkatkan lagi," katanya.
Artikel ini disadur dari Pemerintah akan bentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata
