JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, bahwa dunia semakin tak terprediksi, salah satunya dengan terpilihnya lagi Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) . Adapun hal ini menjadi penting mengingat kebijakan Trump di menghadapi gejolak dunia.
Menurut Perry, kebijakan Trump yang mengutamakan negaranya harus dicermati, oleh sebab itu ia tiada percaya pada multilateralisme. Maka demikian, Trump mengincar tarif impor tinggi pada banyak negara.
“He does not believe on those kind, he only believes in bilateral deal. Oleh lantaran itu, makanya yang disasar sekarang adalah negara-negara yang mana punya surplus besar perdagangan dengan Amerika Serikat,” ujar Perry di area Seminar KAFEGAMA, Menara BTN, Hari Sabtu (14/12/2014).
Perry menjabarkan negara dengan surplus perdagangan besar itu adalah China, Kanada, Eropa, lalu Vietnam yang digunakan menjadi negara Asia Tenggara satu-satunya.
“Itulah negara-negara yang mana punya surplus perdagangan besar dengan Amerika dan juga karenanya ia akan mengenakan tarif yang tinggi bagi barang-barang yang tersebut diimpor Amerika dari lima negara itu,” jelas Perry.
Bahkan, Perry mengumumkan Trump sekarang sudah ada merencanakan tarif minimal 25% terhadap China per semester II-2025. Kemudian juga sudah ada diinformasikan tarif perdagangan untuk Kanada.
Selain itu, Perry mengatakan, Donald Trump juga sudah ada menyiapkan kebijakan imigrasi yang mana sangat ketat untuk semua pekerja. Dalam hal ini oramg asing di tempat Amerika yang dimaksud tidak ada punya izin sah akan diusir dengan paksa.
“Kenapa? supaya ekspor Amerika naik, impor Amerika turun sehingga pertumbuhannya bisa saja naik. Dan akibat itu juga untuk tenaga kerja, supaya orang-orang Amerika yang tersebut dipekerjakan tidak orang-orang asing, khususnya dari Meksiko,” ungkap Perry.
Oleh sebab itu, Perry mengatakan, kebijakan ekspor-impor Trump harus dipelajari agar bisa saja ditangani. Meskipun surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat bukan terlalu besar, Perry mengungkapkan Indonesia harus memahami bagaimana bisa saja mendapatkan perjanjian secara langsung dengan AS. Bukan melalui WTO atau CEPA.
