JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut di tempat pesisir laut Tangerang, Banten yang terindikasi akan datang menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia memohonkan pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang dimaksud menghebohkan masyarakat tersebut.
“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran penyelenggaraan pagar laut di tempat Tangerang. Tak hanya saja ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar rakyat bisa saja meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan ketika Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan serta Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu jikalau berhasil pada reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran harga jual minimal Rp10 jt per meter, maka kemungkinan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar sebab menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus diadakan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat di area wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan kemudian Perikanan (KKP) miliki kemampuan menjaga laut Indonesia apabila di dalam depan mata semata kita kecolongan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat tak ada semangat kemudian upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau tak ada tindakan hukum?” kata legislator selama Dapil Kalimantan Barat ini.
Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan dalam KPP sangat kecil serta ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang tersebut tak bisa jadi diadakan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini tiada murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar hanya sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang lain,” katanya.
Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini sudah pernah melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, kemudian otoritas Provinsi Banten dan juga melibatkan 1.210 nelayan yang digunakan terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang dimaksud saat ini telah lama dibongkar.
