Airlangga Temui Anwar Ibrahim Merespons Kebijakan Trump

JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto memilih untuk segera komunikasi dan juga mendatangi Negara Malaysia yang pada waktu ini bertindak selaku Keketuaan ASEAN 2025 pada merespons kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump . Airlangga bergerak cepat memulai pembangunan komunikasi dengan negara-negara ASEAN yang digunakan sama-sama terkena tarif resiprokal sebagaimana disampaikan Trump pada 2 April 2025.
Hari pertama kunjungan ke Kuala Lumpur pada Kamis (3/4/2025), Airlangga mengadakan konferensi dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaya I, pada kediaman resmi DPM I mengkaji perkembangan terbaru kebijakan tarif resiprokal AS. Pada hari kedua, Hari Jumat (4/4/2025), Airlangga diterima dengan segera oleh PM Tanah Melayu Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam kantornya di dalam Putrajaya.
Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa rapat yang disebutkan untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerja serupa kegiatan ekonomi Negara Malaysia dengan Indonesia. “Prioritas juga diberikan untuk meningkatkan kekuatan dan juga memperbarui sinergi ekonomi, yang tersebut mencerminkan komitmen kerja sejenis yang kuat antara Indonesia serta Tanah Melayu ke tingkat yang tersebut lebih besar baik di tempat masa mendatang,” tuturnya.
“Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, teristimewa di menguatkan lebih tinggi berbagai lagi kegiatan ekonomi lalu perdagangan, yang mana melibatkan para Pengusaha Indonesia serta Negara Malaysia dalam berbagai sektor terkait,” sambung PM Anwar Ibrahim.
Sementara itu, Airlangga mengungkapkan bahwa Malaya selaku Keketuaan ASEAN 2025 menjadi sangat penting untuk menyokong penguatan kerja identik seluruh negara ASEAN pada menghadapi berbagai tantangan global. “Termasuk respons melawan kebijakan tarif resiprokal AS,” kata Airlangga.
Sejalan dengan Airlangga, PM Anwar juga menyatakan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Malaya membutuhkan kerja sebanding dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Malaya sebagai tujuan investasi, pariwisata, kemudian perdagangan di area kawasan. Pada rapat itu, PM Anwar Ibrahim didampingi oleh Menteri Investasi, Perdagangan kemudian Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Azis.
Setelah rapat dengan PM Anwar, Airlangga dengan segera menindaklanjuti untuk rapat khusus dengan MITI Tengku Zafrul. Pada konferensi tersebut, Tengku Zafrul menyatakan bahwa konferensi dengan Airlangga juga mengeksplorasi strategi untuk penguatan perekonomian regional ASEAN. “Dalam lingkungan global yang mana penuh ketidakpastian, Persatuan ASEAN tidak lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat dunia usaha regional untuk kesejahteraan bersama”.
Pada kesempatan itu, Airlangga menegaskan bahwa tempat ASEAN dalam Indo Pasifik sangat penting. “Bisa menjadi satu kekuatan yang tersebut sangat besar, untuk mengupayakan penguatan sektor ekonomi regional di tempat Kawasan ASEAN juga pada tingkat global,” ungkapnya.
MITI Tengku Zafrul serta Menko Airlangga setuju pada ketika sektor ekonomi global sedang bergejolak, maka ucapan ASEAN perlu tambahan lantang. Diketahui, Indonesia dan juga Malaya akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan juga Penyertaan Modal (Trade and Investment Framework Agreement/ TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik lalu mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS.
“Perlu dijalankan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, dikarenakan dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif merancang komunikasi lalu engagement dengan eksekutif AS,” kata Airlangga.
Keduanya mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump memunculkan tantangan yang digunakan besar terhadap dinamika perdagangan global. Dengan tetap memperlihatkan menghormati kebijakan tersebut, Indonesia dan juga Negara Malaysia percaya pada hubungan yang dimaksud konstruktif lalu saling menguntungkan.
Mereka berjanji untuk menjaga kepentingan kegiatan ekonomi dengan tetap saja menjaga hubungan perdagangan yang tersebut kuat dengan AS.






