JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar banyak laporan yang menyampaikan apabila banyak institusi negara yang menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan pernyataan pemilihan gubernur 2024 pada 27 November.
Megawati menyebut, aparat dari institusi negara yang disebutkan melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar begitu sejumlah laporan terhadap institusi negara yang tersebut tidaklah netral,” kata Megawati pada tayangan video yang digunakan diputar ketika jumpa pers di tempat Kantor DPP PDIP, Menteng, DKI Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
Presiden ke-5 RI itu menilai, hal yang disebutkan adalah bentuk urusan politik uang atau money politics yang dimaksud dijalankan dengan menggunakan institusi negara. Megawati berharap penduduk Indonesia tak termakan iming-iming bansos yang disebutkan dan juga mengimbau warga tetap memperlihatkan teguh berhadapan dengan preferensi urusan politik merekan di dalam pemilihan gubernur 2024.
Megawati sempat menyinggung rakyat di dalam Ghana yang mana menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan urusan politik mereka. “Pilihlah calon kepala tempat serta delegasi kepala tempat dengan bijak. Pilih yang tersebut terbaik, pilihlah yang mana mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.
