Rancangan Permenkes Tekan Keseimbangan Petani Tembakau

JAKARTA – Kritik juga penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Aspek Kesehatan (Permenkes) masih terus bergulir dari berbagai pihak. Pasalnya, tembakau memiliki peran penting pada perekonomian daerah. Tembakau juga dinilai bukanlah hanya saja sebagai flora musiman dengan nilai perekonomian tinggi, tetapi juga memainkan peperangan penting di habitat pertanian.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo, mengumumkan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes akan berdampak dengan segera terhadap daya serap sektor terhadap tembakau lokal. Nanang mengingatkan bahwa tanpa dukungan dari industri, petani akan kesulitan mengedarkan tembakau mereka.
“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir perdagangan tembakau kami menurun. Ini adalah menyebabkan kami jadi resah,” katanya, dikutipkan Akhir Pekan (1/12/2024).
Menurutnya, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tidak ada semata-mata membatasi daya jual, tetapi juga berpotensi menghurangi jumlah agregat tenaga kerja yang mana terlibat di sektor tembakau. “Kebijakan ini diskriminatif sebab fokusnya hanya saja pada dampak kesehatan, tanpa mempertimbangkan implikasi ekonomi bagi petani,” paparnya.
Nanang juga mengemukakan pentingnya peran tembakau di perekonomian daerah. Pasalnya, tembakau merupakan tumbuhan satu musim yang digunakan miliki daya tarik oleh sebab itu nilai jualnya tinggi. Di beberapa daerah, bahkan flora ini dapat memutus siklus hama seperti kera juga tikus.
“Tembakau telah terjadi menjadi bagian dari budaya kemudian identitas penduduk pedesaan, khususnya di tempat tempat seperti Temanggung, Boyolali, juga Wonosobo, di tempat mana sebagian besar petani sangat bergantung pada hasil panen tembakau,” imbuhnya.
Di berada dalam keterbatasan lahan yang tersedia, vegetasi tembakau miliki keunggulan strategis dibandingkan tumbuhan lainnya. Hal ini yang memproduksi Nanang miris. Sebab kondisi para petani tembakau masih terpencil dari ideal, teristimewa dengan minimnya dukungan kebijakan yang digunakan melindungi hak kemudian kepentingan mereka. Banyak petani yang tersebut merasa terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang tak selaras dengan keinginan mereka.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwijo Suyono, juga bergabung mengoreksi keras Rancangan Permenkes terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam pandangannya, kebijakan ini berdampak buruk pada ekosistem tembakau nasional yang digunakan melibatkan jutaan petani. Rancangan Permenkes dinilai memuat kebijakan yang dimaksud semakin menekan keberlangsungan sektor tembakau. Dwijo berpendapat bahwa aturan-aturan ini akan semakin menyulitkan petani tembakau yang tersebut selama ini telah lama berada pada situasi yang rentan.
“Padahal, kebijakan rakyat itu harusnya melibatkan proteksi bagi semua pelaku di dalam sistem ekologi tersebut, mulai dai petani, pekerja, hingga pedagang. Namun, kenyataan yang mana ada menunjukkan bahwa pemerintah lebih lanjut sejumlah menekan sektor tembakau melalui berbagai aturan,” terangnya.
Dwijo juga menggarisbawahi banyaknya area yang digunakan belum memiliki peraturan wilayah terkait pemeliharaan petani tembakau. Ia pun menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat juga tempat pada mengurus sektor tembakau.
“Agar sektor ini tetap saja berkelanjutan juga dapat terus berkontribusi pada perekonomian daerah, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan yang tersebut dapat melindungi sektor tembakau juga para pekerja di area dalamnya,” tutupnya.






