JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, juga Ketenteraman (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai meninjau situasi hukum pada Indonesia pada waktu ini. Negara didikte oleh bandit serta diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD di Inisiatif Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang mana diunggah di dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti beberapa jumlah persoalan hukum hukum di tempat Indonesia. Antara lain, perkara korupsi tata niaga komoditas timah yang tersebut merugikan negara Rp300 triliun, persoalan hukum pagar laut, perkara suap hakim yang dimaksud melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, kemudian mobil dinas pejabat negara RI 36 yang Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan terhadap rakyat, yang tersebut kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan semata-mata rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Hal ini negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, kerap kali tiada ada pihak yang dimaksud mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih tidaklah tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan telah lama ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 semata saling bilang bukan tahu coba. Nggak ada yang dimaksud berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut lalu mengelak, ada yang ngaku. Oh bukanlah saya itu, itu mobil saya tapi saya tiada ada dalam situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat tiada boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya di area dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya tiada boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang digunakan duduk dalam situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatat mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk di dalam situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.
