JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 3 terperiksa tindakan hukum dugaan suap pengadaan serta pemeliharaan jalur kereta di tempat lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Tiga dituduh yakni Hardho (H), Edi Purnomo (EP), juga Budi Prasetiyo (BP).
Ketiganya merupakan Ketua Tim Kerja (Pokja) di area banyak proyek. “Bahwa untuk kepentingan penyidikan, KPK telah terjadi memeriksa para dituduh serta sebagian saksi lainnya juga sudah pernah melakukan penyitaan terhadap barang bukti terkait dengan perkara ini,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada waktu konferensi pers di dalam Kantor KPK, Kamis (28/11/2024).
Hardho (H) merupakan Ketua Pokja Pengadaan untuk paket Pengembangan Jalur Ketera Api R.33 menjadi R.54. Kemudian Edi Purnomo (EP) selaku Ketua Pokja Pengadaan untuk pekerjaan Perbaikan Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa serta Sumatera Tahun Anggaran 2022.
Sedangkan, Budi Prasetiyo (BP) merupakan Ketua Pokja Pemilihan Pemberi barang/jasa paket pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA Elevated antara Solo Balapan-Kadipiro.
Asep Guntur menuturkan perkara ini merupakan pengembangan dari tindakan hukum pemberian suap oleh Wiraswasta Dion Renato Sugiarto untuk Pejabat Pencipta Kepercayaan (PPK) di tempat lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang yaitu Bernard Hasibuan selaku PPK dengan dengan Putu Sumarjaya selaku Kepala BTP Kelas 1 Semarang.
Para terdakwa diduga menerima uang dari paket pekerjaan penyelenggaraan jalur ganda kereta api Solo Balapan – Kadipiro.
Pokja diduga mendapatkan fee 0,5 persen dari nilai kontrak setelahnya dipotong pajak atau kurang lebih banyak sebesar Rp800 jt dengan rincian Budi Prasetiyo Rp100 juta, Hardho Rp80 juta, dan juga Edi Purnomo Rp80 juta.
Pihak lain yang digunakan diduga menerima yakni anggota pokja Heni Purwaningstyas kemudian Eko Budi Santoso sebesar masing-masing Rp80 juta.
Selain itu, ada pula anggota pokja Iwang Hendriawan yang dimaksud diduga menerima uang panas sebesar Rp40 juta.
“Tersangka H, EP, serta BP akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 28 November 2024 sampai 17 Desember 2024,” katanya. Tiga terperiksa ini menjalani masa tahanan di area Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Ibukota Indonesia Timur.
