JAKARTA – Perwakilan korban kecurangan penanaman modal bodong yang tersebut diwakili Melani Lubis selaku kuasa hukum menyampaikan terima kasih untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah berkaitan dengan langkah-langkah konkret pada menyokong penyelesaian tindakan hukum pembohongan pembangunan ekonomi yang merugikan masyarakat.
Korban berharap agar proses hukum di area pengadilan segera dipermudah sehingga merek mendapatkan keadilan kemudian hak-haknya.
Melani menyebutkan pemerintah sudah pernah menunjukkan komitmen kuat di melindungi rakyat dari praktik pembangunan ekonomi ilegal. Kasus kecurangan modus pembangunan ekonomi bodong menjadi perhatian masyarakat pasca ribuan korban melaporkan kerugian yang mana dialami akibat janji keuntungan tinggi yang digunakan tak terbukti.
Berdasarkan fakta persidangan terungkap, modus operandi penanaman modal bodong melibatkan pengumpulan dana dari rakyat dengan skema pembangunan ekonomi palsu yang digunakan menjanjikan keuntungan masih pada waktu singkat.
Namun, alih-alih memberikan keuntungan, para korban justru kehilangan seluruh dana yang dimaksud merek investasikan.
Dalam beberapa sidang terakhir, pihak kejaksaan sudah membeberkan bukti-bukti yang mana menguatkan keterlibatan pelaku utama di penggelapan dana nasabah. Salah satu fakta yang tersebut mencuat adalah pengaplikasian dana pelanggan untuk kepentingan pribadi pelaku, termasuk pembelian aset-aset mewah lalu pembangunan ekonomi lain.
Melani juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan juga pemerintah pada mempercepat proses hukum perkara tersebut.
“Kami berharap pengadilan segera memutuskan perkara ini dengan adil lalu tegas, sehingga para korban mendapatkan kembali hak-haknya yang selama ini terenggut,” katanya.
Korban meminta-minta pemerintah terus memperketat regulasi terhadap pembangunan ekonomi berbasis teknologi digital mengingat maraknya penyalahgunaan yang menyasar rakyat dengan iming-iming keuntungan besar.
“Kami juga berharap pemerintah terus meningkatkan edukasi terhadap publik agar tidaklah mudah terjebak pada penanaman modal bodong seperti yang tersebut kami alami,” ujar Melani.
Melani sama-sama korban lainnya tetap saja optimistis bahwa keadilan akan terwujud melalui proses hukum yang transparan dan juga adil.
