Peng Chi-ming
Menteri Lingkungan Hidup, Taiwan
PERUBAHAN iklim sudah pernah sangat memengaruhi negara-negara di area seluruh dunia. Sebagai anggota komunitas internasional, Taiwan juga menghadapi tantangan penting di tempat bidang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah lama menyaksikan kekeringan terparah di satu abad, curah hujan yang tersebut tinggi, lalu topan yang digunakan dahsyat.
Presiden Lai Ching-te memasarkan lima strategi utama untuk transisi menuju nol emisi. Hal ini melibatkan dimulainya transisi energi kedua; percepatan pengembangan sumber energi terbarukan seperti panas bumi, hidrogen, biomassa, dan juga energi laut; memajukan perubahan struktural digital dan juga penghijauan pada sektor kita, juga membentuk gaya hidup nol emisi.
Dengan demikian, kita terus bergerak forward menuju transisi yang digunakan adil tanpa meninggalkan siapa pun.
Pada bulan Juni, Taiwan membentuk Komite Perubahan Iklim Nasional di tempat bawah Presiden untuk menangani kesulitan iklim dan juga kerja serupa internasional dari perspektif konstruksi nasional.
Komite yang disebutkan berfokus pada tujuh bidang, yakni jalur menuju nol emisi, beragam energi hijau lalu teknologi pengurangan karbon, perubahan hijau serta digital, gaya hidup hijau berkelanjutan, transisi yang dimaksud adil, keuangan hijau berkelanjutan lalu tanah air berkelanjutan, dan juga ketahanan adaptif. Komite ini memungkinkan komunikasi yang tersebut lebih tinggi baik tentang respons pemerintah terhadap pembaharuan iklim, mempercepat implementasi kebijakan, juga meningkatkan partisipasi publik.
Taiwan mengambil berbagai langkah untuk mengatasi inovasi iklim. Sebagai bentuk komitmennya terhadap pengurangan emisi, Taiwan telah terjadi memasukkan target emisi nol bersih tahun 2050 ke di Undang-Undang Respons Perubahan Iklim.
Sementara itu, undang-undang telah dilakukan diselesaikan untuk menetapkan sistem biaya karbon, yang mana mirip dengan pajak karbon global, yang digunakan akan berlaku pada tahun 2025.
Perusahaan-perusahaan akan mulai melakukan pelaporan percobaan pada pertengahan tahun 2025 dengan tarif standar awal sekitar USD10 per ton setara karbon dioksida (tCO2e). Tarif yang dimaksud akan mengalami kenaikan bertahap berdasarkan rekomendasi dari Komite Peninjauan Tarif Biaya Karbon, dan juga pada tahun 2030, mencapai tingkat yang digunakan mencerminkan standar internasional antara USD40 kemudian USD60 per tCO2e.
Taiwan juga telah dilakukan berjanji untuk meluncurkan sistem perdagangan emisi pada empat tahun ke depan yang digunakan akan semakin mengintegrasikannya dengan bursa global. Kebijakan ini sejalan dengan Pasal 6 Perjanjian Paris, yang mana menggalakkan kolaborasi internasional di aksi iklim melalui mekanisme lingkungan ekonomi seperti penetapan nilai karbon untuk mencapai tujuan iklim yang tersebut lebih besar baik.
Biaya karbon hanyalah langkah pertama pada sistem penetapan harga jual karbon Taiwan. Setelah ini, Taiwan akan meluncurkan tiga dana utama untuk merangsang pengembangan lapangan usaha hijau. Dana Pertumbuhan Hijau sebesar NTD10 miliar akan dibentuk untuk memacu pertumbuhan bidang domestik yang sedang mengalami perkembangan dengan emisi nol. Pendanaan dari sektor asuransi juga keuangan akan membantu Dana Inovasi Keuangan Hijau untuk penanaman modal jangka panjang di sektor hemat energi, emisi nol, juga sirkular sumber daya.
