JAKARTA – Komisi IV DPR mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan juga menindak tegas pihak yang digunakan terlibat pada praktik pengoplosan beras. Kasus pengoplosan beras yang disebutkan tersebar luas di tempat media sosial (medsos).
Tak semata-mata itu, DPR juga mendesak Satgas Pangan serta Kementerian Perdagangan untuk lebih banyak terlibat melakukan pengawasan terhadap distribusi beras di tempat lapangan.
“Kami pada Komisi IV akan mengawal persoalan ini. Aparat harus segera bertindak dan juga menjamin bahwa bukan ada celah bagi oknum yang digunakan mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara kotor seperti ini. Kita tidaklah ingin penduduk menjadi korban dari permainan nilai dan juga kualitas pangan yang digunakan tidak ada bertanggung jawab,” kata anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan, Rabu (5/3/2025).
Legislator PKS itu menegaskan praktik pengoplosan beras juga berpotensi masuk pada ranah korupsi dan juga manipulasi tata niaga pangan, sesuatu yang tersebut bertentangan dengan visi Presiden Prabowo di menegakkan transparansi kemudian pemberantasan korupsi pada sektor pangan.
“Presiden Prabowo telah jelas menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem pangan nasional serta memberantas segala bentuk mafia pangan yang dimaksud merugikan rakyat. Jika pengoplosan ini dibiarkan, maka kita identik cuma memberi ruang bagi oknum yang dimaksud ingin mempermainkan kebijakan pangan dengan cara yang digunakan curang dan juga bukan bertanggung jawab,” tegasnya.
Johan memandang, praktik seperti ini bukanlah belaka tindakan kecurangan yang digunakan merugikan rakyat, tetapi juga mencederai semangat swasembada pangan yang mana sedang dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kita sedang berupaya keras untuk meningkatkan produksi pada negeri serta menekan ketergantungan pada impor, tetapi tindakan seperti ini justru merusak kekuatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi pangan nasional,” ujarnya.
Johan juga menghadirkan publik untuk lebih besar waspada lalu proaktif melaporkan apabila menemukan indikasi kecurangan di distribusi pangan.
“Swasembada pangan hanya sekali bisa jadi terwujud apabila semua pihak-pemerintah, pelaku usaha, lalu masyarakat-sama-sama menjaga integritas di tata kelola pangan. Jangan biarkan ulah segelintir oknum merusak kepercayaan kita terhadap kedaulatan pangan yang mana sedang kita bangun bersama,” katanya.
