JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) siap mengembangkan sarana produksi materi bakar minyak (BBM) ramah lingkungan dari green refinery yang tersebut telah dilakukan dimasukkan pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Pengembangunan sarana produksi dan juga item BBM ramah lingklungan yang disebutkan merupakandukungan KPI berhadapan dengan acara pemerintah untuk mengempiskan emisi karbon juga mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pada RJPP perusahaan telah dilakukan dicanangkan konstruksi green refinery atau prasarana produksi BBM ramah lingkungan atau green refinery, di dalam antaranya pengembangan Kilang Cilacap Tahap 2 yang digunakan diproyeksikan pada 2027 dengan kapasitas produksi 6.000 barel Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) per hari (bph).
“Selain itu, Kilang Plaju ditargetkan rampung pada 2030 dengan kapasitas pengolahan biofuels 20.000 bph, Kilang Dumai pada 2031 dengan kapasitas 30.000 bph, serta Kilang Balikpapan pada 2034 dengan kapasitas 30.000 bph,”papar Taufik di diskusi bertajuk “Decarbonizing the Future: The Role of Green Fuel in Reducing Emissions” di area Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Saat ini, KPI mampu memproduksi materi bakar nabati melalui beberapa metode, yang dimaksud salah satunya mampu memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) di tempat Kilang Cilacap dengan kapasitas 9.000 bph. KPI juga melakukan pengolahan unsur bakar berbasis CPO yang mana mampu memproduksi green diesel atau B100. “HVO dari Kilang Cilacap merupakan konversi dari feedstock RDBPO, khususnya item renewable diesel 100% atau B100 dengan kapasitas 3.000 bph,” paparnya.
Taufik menambahkan, KPI juga telah siap menjalankan rencana pemerintah untuk memproduksiBBM dengan kadar sulfur rendah. Menurut dia, salah satunya adalah Kilang Balongan yang mana telah siap untuk memproduksi BBM dengan kadar sulfur 10 ppm. Kemudian, pada tahun depan, Kilang Balikpapan akan mulai beroperasi juga mampu memproduksi BBM berstandar EURO 5 dengan kadar sulfur 10 ppm, untuk jenis gasoline maupun diesel.
“Ini akan meningkatkan kapasitas untuk memenuhi keperluan (BBM rendah sulfur) pada wilayah Jawa juga Kalimantan. Sedangkilang lainnya masih bervariasi,” jelas Taufik.
Peneliti Senior Badan Investigasi kemudian Inovasi Nasional (BRIN) Arie Rachmadi di diskusi yang dimaksud mengakui, penyelenggaraan material bakar nabati adalah salah satu cara terbaik untuk menekan emisi yang tersebut selama ini berbagai dihasilkan oleh kendaraan. Menurut dia, Indonesia berada dalam jalur yang tepat dengan keberhasilan kegiatan biodiesel, sejalan dengan tren global yang tersebut semakin mengarah pada pemanfaatan biofuel.
“Selanjutnya, salah satu fokus yang tersebut harusnya bisa jadi dikejar adalah pemanfaatan gasoline ramah lingkungan. Sebab konsumsi (BBM) terbesar sebetulnya ada dalam bensin atau gasoline,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai tantangan terbesar untuk menggalakkan inisiatif biofuel selain kepastian pasokan materi baku adalah harganya yang relatif lebih tinggi tinggi ketimbang unsur bakar fosil. Untuk itu, ia berharap ada dukungan dari pemerintah merupakan insentif agar produksi maupun konsumsi biofuel meningkat.
“Harus ada kemauan baik dari pemerintah langkah dengan memberikan insentif untuk melakukan konfirmasi ketersediaan feedstock. Dalam hal ini feed in tariff mampu diterapkan,” tandasnya.
