JAKARTA – Kementerian Perumahan lalu Kawasan Permukiman ( PKP ) berusaha mencapai kuota rumah subsidi mulai tahun 2025 naik dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 800.000 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penambahan kuota rumah subdisi ini pada rangka memacu daya beli rakyat berhadapan dengan hunian yang mana layak, sekaligus memperkuat capaian acara 3 jt rumah pemerintahan Prabowo Subianto.
“Kami memiliki target rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000 unit. Selain itu juga menggalakkan pendanaan KPR FLPP lalu SBUM juga inovasi proporsi APBN juga Bank yang mana sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih tinggi banyak penduduk untuk mengakses rumah subsidi,” ujar Menteri Ara pada keterangan resmi, Hari Sabtu (16/11/2024).
Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan menggalakkan skema pembiayaan perumahan yang dimaksud mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan beberapa jumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target kemudian jumlah total rumah bersubsidi sanggup tambahan tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Guna memperkuat peningkatan kuota rumah subdisi ini, dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan dibutuhkan. Karena itu, Menteri PKP meminta-minta tambahan anggaran Kementerian PKP tahun 2025 sebesar Rp48,8 triliun.
“Saat ini jumlah agregat anggaran yang digunakan tersedia untuk 2025 hanya sekali Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan keinginan dana penyelenggaraan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada keperluan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu di penganggaran Kementerian PKP,” kata Ara.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai inisiatif perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan dikarenakan sektor properti dapat membuka keran penanaman modal sekaligus menggerakkan berjalannya sektor sektor serta membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat luas.
“Kami memberikan dukungan terhadap Proyek Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih tinggi lanjut mengenai keinginan anggaran yang tersebut diperlukan,” tambah Wamenkeu.
