Nasional

Kembalikan Kepercayaan Publik, Polri Harus Terbuka Kritikan Publik

JAKARTA – Banyak langkah yang tersebut dapat diadakan Polri pada memulihkan kepercayaan penduduk . Hal ini didasari dari beberapa perkara yang mana tersebar luas di tempat media sosial sehingga memunculkan rasa kurang percaya terhadap salah satu lembaga penegak hukum tersebut.

Langkah pertamaadalah Polri harus terbuka terhadap kritik yang tersebut datang dari publik. “Saya berpendapat bahwa pertama, sebagai lembaga umum yang digunakan dilahirkan oleh aksi rakyat pada era Reformasi 1998 yang memperjuangkan demokrasi, institusi Polri harus mau terbuka menerima kritik umum atau rakyat,” kata Wakil Ketua Sektor Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI ) Arif Maulana, Rabu (5/3/2025).

Selanjutnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai praktik tindakan melawan hukum kemudian inkonstitusional yang sejumlah diadakan anggota kepolisian. Kemudian cara untuk meningkatkan rasa percaya umum dengan melakukan pembenahan di tempat internal.

“Kedua, Polri harus melakukan penegakan hukum yang mana adil dalam internal. Tidak boleh ada pengamanan lalu kekebalan terhadap anggota Polri yang digunakan melanggar hukum,” tuturnya.

Menurut Arif, kepolisian juga harus memahami jati dirinya sebagai lembaga yang digunakan lahir dari semangat reformasi, demokrasi, kemudian penegakan HAM untuk melindungi juga mengayomi masyarkat. Sehingga penting dipahami seluruh anggota polisi pada mana harus bekerja sesuai dengan hukum juga menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Presiden kemudian DPR penting untuk melakukan evaluasi terhadap jalannya reformasi Polri pasca dipisahkan dengan TNI. Harus ada evaluasi terhadap UU Kepolisian termasuk UU Hukum Acara Pidana termasuk peraturan perundang-undangan terkait lainnya seperti peraturan internal kepolisian,” terangnya.

Terakhir, Arif juga menekankan harus ada mekanisme pengawasan lalu penegakan hukum pada internal dan juga eksternal kepolisian. “Berikan masyarakat ruang di sistem pengawasan internal kemudian eksternal termasuk penegakan kode etik maupun profesional,” tegasnya.

Related Articles

Back to top button