JAKARTA – Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) merilis daftar finalis pemimpin yang mana terlibat pada kejahatan terorganisasi lalu paling korup di tempat dunia pada Selasa, 31 Desember 2024. Dari beberapa orang nama yang digunakan dirilis, Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis dengan kata-kata terbanyak tahun ini.
Nama-nama yang dimaksud masuk nominasi serta perolehan ucapan diusulkan dan juga berasal dari para pembaca, jurnalis, komite juri, juga pihak lain di jaringan global OCCRP.
Menanggapi hal itu, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, segala bentuk langkah kejahatan tak dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.
“Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di dalam pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat,” tegas R Haidar Alwi, Rabu (1/1/2025).
Menurutnya, hingga ketika ini tiada ada satu pun putusan pengadilan yang dimaksud memvonis Jokowi bersalah telah terjadi melakukan perbuatan pidana korupsi. Tuduhan kejahatan terorganisasi pada pilpres untuk mengungguli salah satu paslon juga bukan terbukti di tempat Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jika metodologinya benar, seharusnya majelis juri OCCRP tak meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana bisa saja memasukkan nama seseorang ke pada daftar yang disebutkan sementara tidaklah ada satu pun putusan pengadilan yang mana memvonisnya bersalah menghadapi kejahatan yang tersebut dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang mana nyata,” ungkap R Haidar Alwi.
Oleh oleh sebab itu itu, predikat yang digunakan disematkan OCCRP terhadap Jokowi hanyalah usulan yang mana bukan berdasar dari para pemegang hak pernyataan di polling atau jajak pendapat. Akibatnya, dapat merusak reputasi serta nama baik Jokowi dalam mata publik Indonesia bahkan dunia.
“OCCRP harus meralat rilisnya juga meminta-minta maaf untuk Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang berisi para jurnalis investigasi mirip cuma dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” tutur R Haidar Alwi.
