JAKARTA – Kementerian Manufaktur (Kemenperin) menyampaikan usulan tambahan insentif untuk menggalang keberlanjutan bidang otomotif di dalam sedang tantangan berat yang tersebut diprediksi terus berlanjut pada 2025. Langkah ini diambil untuk mengatasi dampak kebijakan pajak yang digunakan meningkatkan harga jual kendaraan bermotor dan juga melemahnya daya beli masyarakat.
Tantangan Utama Industri Otomotif
Industri otomotif mengalami kontraksi signifikan pada 2024, dengan penurunan pangsa sebesar 13,9%, menyisakan total pemasaran sebanyak 865.723 unit.
Angka ini tambahan rendah dibandingkan tren bursa yang selama satu dekade terakhir stagnan pada kisaran 1 jt unit per tahun. Faktor utama penurunan ini mencakup kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), kemudian bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang tersebut meningkatkan nilai tukar kendaraan.
Selain itu, jumlah keseluruhan kelas menengah yang dimaksud menjadi kelompok konsumen utama kendaraan bermotor juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2019, jumlah keseluruhan kelas menengah dalam Indonesia tercatat sebanyak 57 juta, namun nomor ini merosot menjadi cuma 47,85 jt pada 2024. Penurunan ini turut melemah daya beli masyarakat, yang berdampak secara langsung pada jualan kendaraan bermotor.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, serta Elektronika Kemenperin, Setia Darta, menyatakan bahwa kontraksi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor. “Pada 2024, bidang otomotif mengalami kontraksi sebesar 16,2%. Tantangan ini diperparah oleh kebijakan kenaikan PPN, opsen PKB, serta BBNKB yang digunakan menyebabkan nilai kendaraan semakin mahal pada bursa domestik,” jelas Setia Darta di keterangannya di area Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Strategi Kemenperin untuk Membantu Industri Otomotif
Sebagai upaya untuk mengatasi penurunan pasar, Kemenperin telah dilakukan mengajukan beberapa usulan insentif, dalam antaranya:
– PPnBM Ditanggung otoritas (DTP) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid, termasuk plug-in hybrid (PHEV), full hybrid, juga mild hybrid.
– PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan listrik (EV) guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.
– Relaksasi opsen PKB juga BBNKB merupakan penundaan atau keringanan, yang mana diharapkan dapat menekan kenaikan nilai kendaraan di dalam pasar.
Saat ini, sebanyak 25 provinsi sudah menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB dan juga BBNKB untuk menyokong lapangan usaha otomotif. “Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan bidang otomotif nasional dan juga menjaga daya saingnya di tempat lingkungan ekonomi domestik maupun global,” tambah Setia Darta.
Efek Insentif terhadap Pasar
Menurut Kemenperin, implementasi insentif tambahan dapat menyelamatkan lingkungan ekonomi otomotif Indonesia dengan estimasi jualan yang mana kembali mendekati 900 ribu unit pada 2025. Sebaliknya, tanpa dukungan insentif, penurunan bursa berpotensi berlanjut, memperburuk situasi yang dimaksud telah terjadi berlangsung sejak awal 2024.
Penurunan tajam ini memerlukan perhatian kritis akibat partisipasi sektor otomotif terhadap perekonomian nasional cukup besar. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO), sektor ini menyumbang tambahan dari 10% terhadap Produk Domestik Bruto sektor manufaktur kemudian menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja pada seluruh rantai pasok industri.
Insentif yang tersebut Telah Diberikan: Efektivitas juga Tantangan
Hingga kini, pemerintah telah lama merilis diskon pajak pelanggan menghadapi barang mewah (PPnBM) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid. Namun, insentif ini dinilai belum cukup untuk menggenjot pelanggan mobil secara signifikan.
Data menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan nilai tukar pada kendaraan tertentu, bursa secara keseluruhan tetap saja lesu akibat daya beli rakyat yang mana menurun.
