JAKARTA – Pada Oktober 2024, empat negara utama pada Asia Tenggara sudah menjadi mitra BRICS . Lantas mengapa Thailand, Malaysia, Indonesia, serta Vietnam menempatkan diri mereka itu di dalam jalur keanggotaan?
Apa itu BRICS?
BRICS didirikan pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, Cina, juga Afrika Selatan serta dipandang sebagai kelompok kegiatan ekonomi berprogres yang bekerja sejenis untuk menguatkan hubungan ekonomi kemudian membatasi pengaruh Negeri Paman Sam pada sistem keuangan lalu perdagangan global.
Pada 2023, BRICS memutuskan untuk memperluas keanggotaan dengan mengundang Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, UEA, lalu Arab Saudi untuk bergabung. Dengan sebagian besar dari merekan bergabung kecuali Argentina dan juga Arab Saudi, BRICS sekarang menjadi kelompok dengan sembilan anggota resmi.
Menyitir dari Australian Institute of International Affairs, secara total, kegiatan ekonomi anggota ini menyumbang sekitar 28% dari perekonomian global, yang setara dengan lebih besar dari USD28,5 triliun. Pada Forum Level Tinggi (KTT) BRICS yang diselenggarakan di area Kazan, Rusia, 13 negara ditambahkan sebagai negara mitra termasuk Thailand, Malaysia, Indonesia, kemudian Vietnam. Sebagai mitra, negara-negara Asia Tenggara ini dapat meningkatkan kerja identik lebih tinggi lanjut dengan anggota BRICS menuju anggota resmi BRICS.
Efek Trump
Terjepit di persaingan kekuatan besar, sebagian besar negara Asia Tenggara banyak memilih untuk mengambil sikap netral “hedging” antara Amerika Serikat lalu China. Namun, ketidakpastian era Trump mungkin saja mengubah perhitungan negara-negara Asean. Jamil Ghani dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) berpendapat bahwa kepemimpinan Trump 2.0 ini dapat menggerakkan negara-negara Asia Tenggara untuk menjajaki hubungan yang tersebut lebih lanjut dekat dengan BRICS, didorong oleh perasaan khawatir melawan kebijakan sektor ekonomi AS.
Kekhawatiran ini termasuk ketidakhadiran Washington dari perjanjian perdagangan multilateral seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership lalu Daerah Comprehensive Economic Partnership, dan juga kebijakan proteksionis Trump, yang tersebut ditetapkan selama masa jabatan pertamanya terhadap negara-negara lain yang mempunyai defisit perdagangan dengan AS, bahkan apabila merek adalah sekutu Amerika.
Perhitungan Strategis
