JAKARTA – Jumlah tenaga kerja yang tersebut menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meningkat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 59.796 orang telah terjadi terdampak PHK, dengan konsentrasi terbesar di tempat DKI Ibukota Indonesia yang tersebut mencapai 14.501 orang, dihadiri oleh Jawa Tengah dengan 11.252 orang lalu Banten 10.524 orang.
Penyebabnya pengurangan tenaga kerja pada beberapa sektor sangat beragam. Terbaru, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC di tempat Indonesia, mengumumkan penutupan 47 gerai (6/11), yang mana berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang.
Tercatat di laporan keuangan, ketika ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023. Pihak manajemen mencatat, kinerja keuangan FAST tertekan lantaran masih di fase pemulihan dari dampak Covid-19. Selain itu, situasi pangsa yang tersebut memburuk akibat dampak Krisis Timur Tengah.
Fathin adalah salah satu karyawan yang mana harus kehilangan pekerjaan imbas aksi boikot yang dimaksud diadakan beberapa jumlah masyarakat. Ia mengaku bahwa pendapatan perusahaan tempatnya bekerja menurun, sehingga dirinya terpaksa dirumahkan.
“Restoran tutup akibat tidaklah sanggup menambah masa berlaku kontrak gedung, omzet turun,” ujar Fathin, beberapa waktu lalu.
Di sedang persaingan dunia kerja yang ketat, Fathin menghadapi kesulitan menemukan pekerjaan baru. ” Saya tidaklah tahu pasti penyulut sulitnya mencari kerja sekarang. Mungkin oleh sebab itu situasi kegiatan ekonomi yang digunakan memang sebenarnya lagi sulit di area mana-mana. Setelah di-PHK, saya bingung mau kerja apa lagi, sementara keinginan keluarga terus berjalan,” ungkap Fathin.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan ada beberapa faktor yang tersebut memacu PHK massal, yaitu pelemahan daya beli warga juga juga aksi boikot.
“Jadi kalau daya beli turun, ini terimbas pada produk-produk sektor yang dimaksud dibeli semakin sedikit,” kata Tauhid di tempat Jakarta, Rabu (23/10).
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menekankan, pemerintah lalu DPR sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda.
“Pemerintah dan juga DPR harus bekerja mirip untuk mengantisipasi dampak kegiatan ekonomi juga ketenagakerjaan dari pergerakan ini,” ujar Arzeti, seraya menyerukan peningkatan dukungan pemerintah melalui insentif pajak bagi perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja di area berada dalam lesunya ekonomi.
