JAKARTA – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro menilai, panggilan pemeriksaan mantan Menteri Hukum serta HAM Yasonna H Laoly oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politis.
Apalagi tak ada tindakan signifikan dari lembaga antirasuah di menangkap Harun Masiku.
“Kasus yang digunakan dikaitkan dan juga dijadikan alasan untuk memanggil Pak Yasonna itu kan persoalan hukum yang mana telah lama sekali lalu berlarut-larut. Publik sudah ada mengawasi tahapan drama demi drama yang mana terjadi juga tak kunjung ada satu langkah yang dimaksud tegas atau definitif yang digunakan kemudian diambil, tetapi malah cenderung nuansanya politis,” terang Seno disitir Kamis (19/12/2024).
Apalagi, kata Seno, pemilihan kepala daerah 2024 telah terjadi usai juga PDIP telah dilakukan melakukan konsolidasi internal guna mempersiapkan kongres partai. Dalam proses itu, Seno menilai, berbagai gangguan di konsolidasi partai.
“Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif di dalam jalan-jalan protokol dalam Jakarta, lalu narasi besar sedemikian masif diadakan di dalam medsos untuk tujuannya diksi agendanya itu tumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng kemudian seterusnya. Dari sisi lain lalu ada berbagai panggilan hukum untuk elite-elite partai,” ujarnya.
“Buat kami ini sangat susah untuk kemudian tidak ada membayangkan bahwa perkara ini tak bermuatan politis,” imbuh Seno.
Kendati demikian, ia berharap agar perkara seperti itu mampu dihentikan. Ia pun berharap KPK agar tak mempolitisasi hukum. Menurutnya, hukum harus berkeadilan lalu dijalankan dengan prinsip yang dimaksud baik.
