Sektor Bisnis Indonesia Relatif Stabil dengan Inflasi Rendah, Penyesuaian PPN 12 Persen Sudah Tepat
JAKARTA – Rencana penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Skor (PPN) 12% pada awal tahun 2025 menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Di sedang upaya pemulihan ekonomi nasional, kebijakan ini memunculkan perdebatan mengenai ketepatan waktu implementasinya.
Penyesuaian tarif PPN 12 persen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang digunakan harus dijalankan, untuk itu pemerintah telah terjadi menyiapkan berbagai upaya antisipasi dengan mengeluarkan berbagai insentif lalu paket stimulasi ekonomi.
Pengamat kebijakan umum Yustinus Prastowo menanggapi positif langkah-langkah mitigasi untuk menghadapi kebijakan yang mana telah dilakukan ditetapkan ini. “Ketok palu otoritas meninggikan tarif PPN menjadi 12 persen perlu dihadapi dengan berbagai langkah mitigasi dan juga di dalam sisi sebaliknya, penduduk memanfaatkan berbagai insentif yang dimaksud diberikan,” tuturnya.
Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara lalu menguatkan struktur fiskal di jangka panjang justru dikhawatirkan berdampak terhadap kenaikan harga juga peningkatan ekonomi nasional.
Untuk meminimalisir dampak kebijakan ini, pemerintah telah terjadi menyiapkan beberapa langkah strategis, termasuk, mempertahankan pembebasan PPN untuk keinginan pokok pangan, melanjutkan pembebasan PPN untuk jasa-jasa tertentu, memberikan insentif pajak bagi UMKM, kemudian meningkatkan bantuan sosial bagi kelompok rentan.
PPN Naik 1 Persen Diyakini Tak Pengaruhi Target Pertumbuhan Ekonomi
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menegaskan bahwa perkembangan sektor ekonomi 2025 akan masih sesuai target APBN sebesar 5,2 persen. “Pertumbuhan ekonomi 2025 akan tetap memperlihatkan dijaga sesuai target APBN sebesar 5,2 persen,” ujar Febrio.
Ia juga meyakini kebijakan PPN 12 persen pada tahun 2025 tak mempengaruhi target peningkatan ekonomi. Selain itu, Febrio mengklaim kenaikan PPN 1 persen tidak ada akan berdampak signifikan terhadap inflasi.
“Saat ini tingkat pemuaian masih tergolong rendah, yakni pada 1,6 persen. Konsekuensi kenaikan PPN ke 12 persen adalah 0,2 persen kemudian pemuaian akan tetap saja dijaga rendah sesuai target APBN 2025 dalam 1,5-3,5 persen,” tuturnya.
Inflasi stabil menjadi contoh sebenarnya secara makro pertumbuhan dunia usaha Indonesia. Selain kenaikan harga akan masih dijaga, Febrio juga menyatakan bahwa peningkatan perekonomian 2024 diperkirakan tetap saja bertambah pada melawan 5,0 persen. Dia menilai, dampak kenaikan PPN ke 12 persen terhadap peningkatan perekonomian tiada signifikan.
Sebelumnya, Menurut BI, kenaikan Pajak Pertambahan Kuantitas (PPN) 12 persen mempunyai dampak yang digunakan terukur terhadap naiknya harga lalu Sistem Domestik Bruto (PDB).
