JAKARTA – Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mendesak Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Proyek Vital Nasional ( PSN ) warisan Jokowi.
Sebab, setiap proyek yang digunakan dibangun baik menggunakan APBN maupun pendanaan pemodal harus menyeberangi kajian komprehensif untuk mengukur khasiat bagi rakyat luas, hingga peluang dampak lingkungan kemudian sosial yang mana ditimbulkan.
“Menurut saya harus dikembalikan pada normanya, bahwa (proyek) harus ada studi kelayakan, harus ada AMDAL (Analisis Mengenai Pengaruh Lingkungan), harus ada analisis benefit ekonomi, jadi jangan belaka keinginan,” ujar Said Didu ketika ditemui di area Tangerang, hari terakhir pekan (24/1/2025).
Menurutnya, proyek strategis semestinya punya dampak positif seluruh penduduk bukanlah sekedar kepentingan kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan satu kelompok saja. Padahal berbagai peran negara didalamnya seperti kemudahan perizinan hingga akses pembiayaan untuk menjalankan proyek tersebut.
“Proyek strategis harus lahir hanya saja untuk kemudian digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau hanya saja bisnis, jadi dihentikan saja,” tandasnya.
Dia menjelaskan sebuah proyek ketika masuk daftar PSN akan berbagai mendapatkan prasarana kemudahan yang mana diberikan negara. Bahkan risiko politik, sosial, kemudian ekonomi yang mana ada pada proses pengerjaan PSN dapat ditanggung oleh negara.
“PSN itu memberikan keistimewaan, bahwa ada apabila terjadi risiko kebijakan pemerintah pun itu ditanggung negara. Risiko hukum, maka negara harus membela, risiko sosial misalnya ada warga yang dimaksud protes, negara yang digunakan harus bayar, tidak pengembang,” lanjutnya.
Tak belaka itu, Said Didu juga menyoroti pemberian status PSN terhadap pengembangan kawasan PIK 2 di area era Jokowi. Padahal menurutnya, PIK 2 merupakan proyek komersial milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan melalui Agung Sedayu Group.
“Yang lucu kan baru-baru di area akhir masa jabatan Jokowi, baru PSN masuk ke swasta. Awalnya kan negara kasih ke BUMN, atau proyek-proyek milik negara yang dikategorikan strategis, ini malah ke swasta,” kata Said Didu.
