JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding sama-sama Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Agus Andrianto setuju meningkatkan kekuatan pemeliharaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu terungkap di konferensi keduanya di dalam Gedung Kementerian Imigrasi serta Pemasyarakatan. Dalam konferensi tersebut, kedua menteri mengeksplorasi penguatan proteksi bagi PMI dan juga langkah pencegahan TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang dimaksud signifikan. “PMI adalah pahlawan devisa yang menyumbang devisa terbesar kedua pasca migas. Kami setuju menyokong Kementerian PPMI pada memberikan pemeliharaan maksimal, termasuk mengurangi warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian setuju untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna meningkatkan kekuatan koordinasi serta implementasi proteksi PMI.
Agus Andrianto menyoroti tantangan besar pada mengawasi jalur gelap yang kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. “Wilayah Indonesia yang dimaksud luas dengan sejumlah pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja sebanding dengan TNI juga Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap paling sejumlah ditemukan di dalam wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, juga beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, juga Juanda. “Ini menjadi perhatian serius kami. Penguasaan pengawasan di area perbatasan adalah kunci untuk mengatasi hambatan ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja mirip ini, khususnya pada menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, dan juga integrasi data perlintasan PMI ke di sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk menurunkan risiko eksploitasi dan juga meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja mirip antara Kementerian PPMI kemudian Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan PMI sekaligus menggalang pertumbuhan kegiatan ekonomi nasional. Sebagai pahlawan devisa, sumbangan PMI sangat penting pada mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, kemudian pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat mereka dalam kancah internasional.
