JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( Gapki ) menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mana menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan aset strategis negara. Industri sawit diharapkan dapat menguatkan kemandirian Indonesia di area sektor pangan kemudian energi, sehingga seluruh pihak diminta untuk menjaga komoditas tersebut.
“Bapak Presiden memiliki visi yang digunakan jelas dengan menjadikan sawit sebagai komoditas strategis yang tersebut wajib dijaga seluruh komponen bangsa. Proyek kemandirian energi, seperti B40 lalu B50, sangat bergantung pada sawit sebagai materi baku utamanya,” ujar Ketua Umum Gapki, Eddy Martono di keterangannya, disitir pada Mulai Pekan (6/1/2025).
Dia menggalakkan pemerintah tempat dan juga aparat Polri dan juga TNI untuk menyokong upaya menjaga sawit sebagai aset negara. Ia menambahkan, kebijakan Presiden Prabowo dapat membantu mengatasi persoalan pencurian juga penjarahan sawit yang masih terjadi dalam beberapa daerah.
“Dengan dukungan aparat penegak hukum, kesulitan penjarahan dapat dihentikan sehingga ada kepastian hukum dan juga kenyamanan pada berusaha,” kata dia.
Gapki telah terjadi bergerak berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menjaga dari juga menindak kejahatan di tempat perkebunan sawit. Eddy menyebut, aksi kriminalitas di tempat sektor ini telah berkurang dibandingkan beberapa bulan lalu. Sebagai aksi lanjut dari arahan Prabowo, Eddy berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Krusial segera disahkan untuk memberikan pemeliharaan tambahan kuat bagi bidang sawit.
“Undang-undang ini akan menguatkan pengamanan sawit sebagai aset negara sekaligus menggalang keberlanjutan sektor sawit,” ujarnya.
Prabowo sebelumnya menegaskan, perkebunan kelapa sawit adalah aset negara yang dimaksud mempunyai nilai strategis tinggi. Ia meminta-minta kepala daerah, aparat TNI, kemudian Polri untuk turut menjaga keberlangsungan perkebunan sawit.
Pakar hukum kehutanan, Sadino menekankan pentingnya kepastian hukum bagi perkebunan sawit untuk menguatkan posisinya sebagai aset strategis negara.
Menurutnya, legalitas kebun sawit rakyat, perpanjangan hak guna usaha (HGU), serta pembaruan perizinan merupakan faktor kunci di meyakinkan keberlanjutan sektor sawit yang digunakan berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia.
