Ibukota – Pembentukan atau pemilihan menteri merupakan salah satu aspek penting di sistem pemerintahan Indonesia. Menteri sebagai bagian dari kabinet memiliki peran strategis pada pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, juga pengembangan program-program yang berdampak secara langsung pada masyarakat.
Menteri adalah pejabat lebih tinggi negara yang digunakan diangkat oleh presiden untuk membantu menjalankan pemerintahan, yang bertanggung jawab pada mengurus kementerian yang dimaksud dipimpinnya.
Dalam tugasnya, setiap menteri menyusun kebijakan sesuai dengan bidang kemudian tugas masing-masing, juga melaksanakan program-program yang mana sesuai dengan visi kemudian misi pemerintah.
Selain itu, menteri mempunyai peran pada pengambilan langkah lalu pelaporan untuk presiden mengenai pelaksanaan tugas kementerian.
Berikut, informasi terkait dasar hukum dan juga ketentuan pembentukan menteri pada Undang-Undang ke Indonesia.
Dasar hukum pembentukan menteri
1. UUD 1945
Pada pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden mengangkat menteri-menteri kemudian diberhentikan oleh Presiden”. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri untuk membantu di menjalankan pemerintahan. Hal ini menegaskan kewenangan presiden di mengangkat menteri, juga dapat diberhentikan segera oleh presiden
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, pengorganisasian, serta fungsi kementerian. Dalam pasal-pasalnya, undang-undang ini menjelaskan kerangka organisasi kementerian kemudian mekanisme pembentukan juga pengangkatan menteri.
Ketentuan pembentukan menteri di Undang- undang
Pembentukan atau pemilihan menteri dijalankan secara segera oleh presiden, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada bermacam pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya di Bab V. Berikut adalah ketentuannya:
• Pasal 12
Presiden membentuk Kementerian luar negeri, pada negeri, kemudian pertahanan, sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Dasar Negara Republik Nusantara Tahun 1945.
• Pasal 13
1. Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 5 ayat (2) juga ayat (3).
2. Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- Efisiensi dan juga efektivitas
- Cakupan tugas kemudian proporsionalitas beban tugas
- Kesinambungan, keserasian, lalu keterpaduan pelaksanaan tugas.
- Perkembangan lingkungan global.
• Pasal 14
Untuk kepentingan sinkronisasi lalu koordinasi urusan Kementerian, presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.
• Pasal 15
Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, juga Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).
• Pasal 16
Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 12, Pasal 13, juga Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.
Artikel ini disadur dari Dasar hukum dan pembentukan menteri dalam Undang-undang di Indonesia
