JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk Menteri Energi kemudian Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di pertemuan di area Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang dimaksud mendiskusikan terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Energi juga Informan Daya Mineral (ESDM) melarang pelanggan sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami melawan arahan bapak presiden adalah menegaskan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di area Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua pada tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi keperluan mereka, khususnya menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tinggi tepat sasaran lalu bukan lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang dimaksud main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari penggawa ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, teristimewa oleh sebab itu skema yang tersebut ada ketika ini telah berlangsung selama lebih tinggi dari 20 tahun tanpa pembaharuan signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang dimaksud mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan penduduk yang tersebut berhak.
“Diharapkan publik mendapatkan nilai dengan yang tersebut semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di tempat tingkat sampai tingkat rakyat itu, dibeli sampai nilai tukar Rp25.000 per tabung. Tidak hanya sekali itu, ada juga yang tersebut mengoplos. Ini adalah kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus diadakan agar tiada terjadi pemborosan anggaran juga kebocoran pada tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah terjadi mengubah sistem distribusi LPG di dalam tingkat pengecer dengan meninggikan status merekan menjadi sub pangkalan yang lebih besar mudah diawasi.
