JAKARTA – pemerintahan disarankan merevisi Permen LHK No. 5 tahun 2021 yang tersebut mengatur Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan juga Surat Kelayakan Operasional Area Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Beleid yang erat terkait dengan pengelolaan limbah cair di tempat bidang kelapa sawit sejatinya merupakan turunan dari kebijakan PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan juga Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dengan disahkannya peraturan yang disebutkan pada tahun 2021 lalu, secara otomatis mencabut peraturan sebelumnya yakni KepMen LH No. 28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah dalam PKS, juga KepMen LH No 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat serta Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Minyak di tempat PKS.
Dalam FGD yang dilaksanakan belum lama ini pada Bogor, Ketua Dewan Pakar Pusaka Kalam, Prof Yanto Santosa menilai, revisi ini diperlukan agar para pelaku perniagaan dapat memanfaatkan limbah sawit untuk diaplikasikan ke lahan perkebunan. Ia juga menambahkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) berpeluang memberikan kegunaan untuk lingkungan, agronomi maupun ekonomi.
“Itu sebabnya perlu adanya inovasi paradigma dari menganggap LCPKS sebagai sampah berbahaya yang dimaksud harus dibuang menjadi sumberdaya yang tersebut memiliki multi manfaat,” kata Yanto Santosa, ditulis pada Selasa (26/11/2024).
Namun, penanganan LCPKS selama ini masih terkendala berapa hal. Pertama, masih kurangnya pemahaman tentang multi-manfaat LCPKS. Padahal LCPKS miliki peluang kegunaan agronomis, ekonomi, lalu lingkungan yang mana besar. Kedua, pembuangan LCPKS kendati dengan BOD kurang dari 100 mg/l secara segera ke badan sungai akan sangat berbahaya oleh sebab itu masih mengandung unsur hara.
“Unsur hara antara lain kalium, phospat juga ammonium yang dimaksud dapat berubah menjadi amoniak pada pH tinggi sehingga menyebabkan kematian biota, yang tersebut di jangka panjang dapat menyebabkan eutrofikasi,” kata Yanto.
Selain itu zat hara kalium juga phospat yang tersebut merupakan komponen utama/makro pupuk mengambil bagian terbuang menyebabkan eutrofikasi, pencemaran air, lalu hilangnya jutaan ton nutrisi (seperti kalium serta fosfat) setiap tahun, Menurut Yanto Santosa, ketidakjelasan regulasi, dengan dicabutnya Kepmen LH No. 28/2003 lalu No. 29/2003 oleh Permen LHK No.5/2021 menyebabkan tidak ada adanya baku mutu teknis pemanfaatan LCPKS untuk aplikasi mobile tanah (Land Application).
“Permen LHK No. 5/2021 belum mengatur secara detail prosedur, standar baku mutu, dan juga waktu pengurusan persetujuan teknis (Pertek) dan juga Surat Kelayakan Operasional (SLO),” kata dia.
