JAKARTA – Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota ke-10 kelompok kegiatan ekonomi BRICS , sebuah kelompok kegiatan ekonomi negera berprogres terdepan yang dimaksud memegang peranan penting pada perekonomian global yang digunakan anggota utamanya terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, serta Afrika Selatan.
Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diperkirakan akan memberikan berbagai kegunaan bagi Indonesia di area bidang ekonomi, perdagangan, stabilitas mata uang, hingga diplomasi internasional.
Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares menjelaskan, berbagai kegunaan sekaligus tantangan yang tersebut dapat diraih Indonesia dari keanggotaan ini, khususnya di bidang perekonomian serta geopolitik. Menurutnya, BRICS menawarkan prospek besar untuk menguatkan perdagangan dan juga pangsa Indonesia.
“Saat ini, 62% dari total produksi kelapa sawit Indonesia diimpor oleh negara-negara anggota BRICS. Dengan populasi BRICS yang tersebut mencapai 45% populasi dunia, sekitar 900 jt orang, keanggotaan ini memberikan akses pangsa yang besar juga memperlancar perdagangan dalam antara anggotanya,” tutur Jose di diskusi umum bertajuk “BRICS: Menakar Langkah Indonesia” yang dijalankan Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (IKAHI Unpad) pada Jakarta.
Jose juga menyoroti kekuatan ekonomi BRICS yang tersebut mencapai 35% dari Layanan Domestik Bruto (GDP) dunia berdasarkan purchasing power parity (daya beli masyarakat), lebih tinggi tinggi dibandingkan G7 yang tersebut cuma 30%. Meski demikian, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan menghadapi tantangan kegiatan ekonomi global yang tersebut pada waktu ini lesu.
Dalam konteks geopolitik, Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antara BRICS serta Organisasi untuk Kerja Sama kemudian Pembangunan Sektor Bisnis (OECD), yang mana didominasi negara-negara Barat. Indonesia telah lama melamar menjadi anggota OECD pada 2024, tetapi keanggotaan yang disebutkan belum disetujui.
Dengan urusan politik luar negeri yang digunakan bebas aktif, Indonesia menekankan bahwa kegunaan dari BRICS bersifat ekonomi, tanpa mengubah tempat politiknya. “Jembatan ini efektif dikarenakan tempat kebijakan pemerintah luar negeri kita yang digunakan bebas aktif,” ujar Jose.
Sementara, Asisten Deputi Stabilisasi Harga Kementerian Koordinator Pangan, Siradj Parwito, mengupayakan langkah Indonesia bergabung ke BRICS. Dia mengumumkan New Development Bank (NDB), bank pembangunan milik BRICS—sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan Indonesia.
“Dana NDB dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek berisiko tinggi yang sulit menarik minat pemodal swasta, seperti proyek energi geotermal. Kata kuncinya adalah bankable. Dengan pendanaan ini, proyek-proyek kita yang digunakan berisiko tinggi bisa jadi direstrukturisasi agar lebih besar menarik bagi investor,” pungkasnya.
