JAKARTA – Menteri Komunikasi dan juga Digital ( Menkomdigi ) Meutya Hafid menunjuk tiga Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal baru sebagai bentuk restrukturisasi kementerian. Satu di area antaranya adalah perwira tinggi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ).
Ketiga Dirjen baru itu adalah Molly Prabawaty sebagai Dirjen Pengetahuan lalu Komunikasi Publik atau Direktorat Jenderal Komunikasi Publik lalu Industri Media (Dirjen KPM). Molly yang dimaksud sebelumnya menjabat Staf Ahli Lingkup Komunikasi serta Media Massa Massa menggantikan Prabunindya Revta Revolusi.
Kemudian Wayan Toni Supriyanto ditunjuk sebagai Plt Dirjen Ekosistem Digital. Sebelumnya, Wayan menjabat sebagai Dirjen Penyelenggaraan Pos kemudian Informatika (PPI) yang dimaksud kemudian menjadi Dirjen Ekosistem Digital.
Surat perintah untuk keduanya ditetapkan oleh Menkomdigi Meutya Hafid pada 25 November 2024. Dalam surat ini disebutkan bahwa Plt tidak ada memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan dan/atau tindakan yang tersebut bersifat strategis yang berdampak pada pembaharuan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, serta alokasi anggaran.
Selain keduanya, Meutya Hafid juga menunjuk perwira tinggi Polri, Brigjen POl Alexander Sabar sebagai Plt Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Brigjen Pol Alexander Sabar ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri dengan nomor Sprin/3346/XI/KEP./2024 tanggal 18 November 2024 terhadap Brigjen Pol Alexander Sabar sebagai Pati Bareskrim Polri, yang dimaksud sekarang bertugas di area BNN, untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.
Brigjen Polisi Alexander Sabar memiliki rekam jejak di penegakan hukum kemudian pengawasan dunia maya, termasuk keahliannya di dalam bidang investigasi lalu forensik digital. Dia sudah pernah menempuh berbagai pelatihan khusus yang mana mengupayakan kompetensinya, seperti Computer Investigation and Forensics dari Interpol Amerika Serikat, the VFC Method Training yang tersebut diselenggarakan oleh Cyber Crimes Investigation Center, dan juga Computer Investigation and Forensic Training oleh International Criminal Investigative Training Assistance.
Selain itu, juga mengikuti the 2nd Interpol Train the Trainer Workshop on Computer Forensics for Asia and South Pacific yang digunakan diadakan oleh Interpol. Pengalaman lalu sekolah yang disebutkan dinilai mampu pada menangani kompleksitas kejahatan digital, termasuk pencurian data, penyebaran konten ilegal, juga judi online.
“Kolaborasi antara Komdigi kemudian lembaga penegak hukum sangat diperlukan, teristimewa pada situasi genting seperti sekarang untuk merespons ancaman digital yang tersebut makin kompleks, khususnya pada isu judi online yang tersebut sangat merugikan masyarakat,” kata Meutya pada keterangan resminya, Rabu (27/11/2024).
Penugasan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi serta Digital, yang mencerminkan pembaharuan nomenklatur kementerian sebagai respons terhadap dinamika juga tantangan era metamorfosis digital ketika ini, di tempat mana dibentuk satu kedirjenan baru yang digunakan mengawasi kejahatan dalam ruang digital.
Meutya berharap penugasan Brigjen Alexander dapat mempercepat upaya bersih-bersih di dalam di tubuh Kemkomdigi dari ancaman kejahatan digital sekaligus meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap keamanan ruang digital dalam Indonesia.
