JAKARTA – eksekutif Indonesia merancang Sistem Pengetahuan Geospasial yang mana kuat, akurat, kemudian akuntabel untuk membantu target-target pengerjaan termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau tambahan cepat.
Plt Dirjen Planologi Kehutanan kemudian Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana mengungkapkan Indonesia mendirikan sistem informasi geospasial dengan mengacu untuk Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang digunakan kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya pada waktu memberi pidato kunci pada pertemuan diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission di area Paviliun Indonesia pada Kongres Perubahan Iklim COP29 UNFCCC di area Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.
Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang tersebut kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan kemudian pemanfaatan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.
“Kita perlu memulai pembangunan sistem monitoring lalu reporting yang digunakan kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, juga data deforestasi kemudian degradasi lahan,” katanya.
Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan telah terjadi merancang SIGAP (Sistem Berita Geospasial) KLHK, yang merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP mengatur 102 informasi geospasial tematik yang diperoleh dari berbagai sumber, lalu dilengkapi perangkat keamanan kemudian kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Berita Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang digunakan juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi yang disebutkan menyatakan pemerintah Indonesia berjanji untuk menyediakan data informasi geospasial untuk memperkuat perencanaan kemudian pembangunan, termasuk di aksi iklim.
