Dukung Pembangunan yang dimaksud Inklusif, Kemenko PMK Gelar Pembinaan Pemberdayaan Perempuan
JAKARTA – Kemenko PMK sama-sama TNP2K menyelenggarakan pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan pada pembangunan desa. Latihan yang disebutkan merupakan bagian dari Proyek Menguatkan Pemerintahan dan juga Pembangunan Desa (P3PD).
Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan juga Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang dilakukan di dalam Ibukota Indonesia pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di area desa.
Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di dalam delapan kabupaten, di tempat antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, lalu Minahasa Utara.
Lokasi-lokasi yang disebutkan dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi di P3PD, penerima kegiatan pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Angka Desa Membangun (IDM), dan juga isu pemberdayaan perempuan.
“Kami akan mengoleksi informasi terkait kebijakan atau inisiatif pemberdayaan perempuan, tantangan, dan juga strategi implementasinya, peran pemerintah tempat serta desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk memperkuat pemberdayaan perempuan di tempat tingkat desa,” ujar Monalisa, Hari Sabtu (16/11/2024).
Monalisa menambahkan, data yang dimaksud dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau acara yang digunakan tambahan tajam dan juga relevan pada tingkat desa.
“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD di dalam Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 di tempat Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang melibatkan Kemenko PMK serta Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.
Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan dan juga Manajemen Pascabencana Merry Efriana, juga perwakilan dari Kementerian Desa juga Pembangunan Daerah Tertinggal, lalu Kementerian Dalam Negeri.
Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian dan juga lembaga ini dapat meningkatkan kekuatan upaya pemberdayaan perempuan dalam desa-desa seluruh Indonesia, mengupayakan perkembangan yang tersebut inklusif lalu berkeadilan gender.
