JAKARTA – Menteri Daya lalu Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera mempercepat proses Perencanaan Pembangunan Lapangan Migas atau Plant of Development (PoD) di area Wilayah Kerja (WK) masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak siap jual (lifting) pada Indonesia.
Demikian diungkapkan Bahlil lantaran berdasarkan catatannya, terdapat 301 wilayah yang mana sudah ada dieksplorasi, namun belum miliki plan of development (PoD). Baca Juga: Bahlil Ramal Target Lifting Minyak 600 Ribu BOEPD Tak Capai Target
“Kita akan memaksa untuk PoD. Kalau sampai dengan waktu yang dimaksud ditentukan, mereka juga masih berbagai alasan, maka bukan menghentikan kemungkinan untuk kita melakukan tinjau. Dan, bisa-bisa kalau memang sebenarnya merek tidaklah punya keseriusan, kita tawarkan untuk penanam modal lain,” tegas Bahlil pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII pada Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Ia mencontohkan, salah satunya Blok Masela yang digunakan pada waktu ini memang benar telah mulai proses tender. “Itu kalau seandainya mereka itu lambat telah ada pembangunan ekonomi yang tersebut mau masuk kemungkinan besar dapat kita gandengkan dengan mereka,” pungkas Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil juga menyoroti pemakaian teknologi untuk meningkatkan lifting minyak. Ia merujuk pada keberhasilan produksi minyak bumi yang digarap ExxonMobil.
“Informasi bagus adalah untuk ExxonMobile yang tadinya cuma diperkirakan kurang lebih tinggi sekitar 100.000 barrel per day. Kemudian kami masuk dalam bulan Agustus itu sudah ada mencapai 140.000 barrel per day. Hari ini ia sudah ada mencapai 163.000 barrel per day dikarenakan beliau intervensi pakai teknologi dengan tata kelola yang digunakan baik,” tuturnya.
“Mungkin model ini salah satu alternatif yang tersebut akan kita pakai untuk menggerakkan KKKS lain di rangka menggalakkan untuk meningkatkan produktivitasnya,” pungkas Bahlil.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil mengaku bahwa peningkatan lifting ini merupakan salah satu mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk dirinya. Hal itu lantaran produksi minyak pada waktu ini cuma 600 ribu barel per hari. Padahal konsumsinya mencapai 1,6 jt barel per hari sehingga Indonesia terpaksa mengimpor 1 jt barel per hari.
“Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah memaksimalkan semua kemungkinan yang dimaksud kita miliki untuk meningkatkan lifting agar menghurangi impor. Itu perintahnya,” ungkapnya.
Bahlil menambahkan, sejalan dengan upaya meningkatkan lifting tersebut, Prabowo juga memohonkan dirinya untuk inventarisasi aturan, teristimewa Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen) kemudian juga Peraturan otoritas (PP). Hal itu diadakan guna memangkas aturan-aturan yang dimaksud menghambat percepatan lifting migas.
“Maka ini segera kita lakukan penyesuaian, teristimewa untuk Permen, Kepmen, PP, supaya kita mengupayakan untuk bisa jadi terjadi peningkatan lifting,” jelasnya.
