JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dinilai perlu mendapat penyertaan modal negara (PMN) ketika perusahaan terlibat mendirikan 3 jt rumah , inisiatif unggulan milik Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini, baru tiga perseroan yang mana menerima penugasan untuk terlibat di proyek tersebut, diantaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, alias SMGR, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BBTN, lalu Perum Perumnas.
Dalam skemanya, SMGR diwajibkan menyediakan materi baku semen melalui metode pengadaan dan juga distribusi. BBTN memberikan pembiayaan khusus untuk memudahkan publik mendapatkan hunian.
Sedangkan, Perumnas harus menggandeng PT KAI (Persero) untuk mengoptimalkan lahan-lahan untuk merancang model hunian terintegrasi atau transit oriented development (TOD).
Pakar sektor ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, ketiga perusahaan pelat merah perlu memperoleh suntikan negara yang mana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sekalipun konstruksi 3 jt rumah diyakini tiada membebani kegiatan bisnis juga keuangan ketiga perusahaan, namun suntikan PMN diperlukan untuk menjaga arus kas alias cash flow.
“Biasanya, penugasan-penugasan melaksanakan tugas-tugas inisiatif pemerintah ini kan kemudian dihadiri oleh dengan adanya PMN. Saya tiada mengamati bahwasannya tugas ini akan menjadi beban yang mana kemudian merusak BUMN-nya,” ujar Piter untuk MNC Portal, Awal Minggu (11/11/2024).
Dia memandang, pemerintah sudah pernah menyiapkan pendanaan khusus lalu dialokasikan untuk proyek di dalam sektor perumahan. Sehingga, bukanlah menjadi perkara bagi BUMN ketika mendapat tugas ini.
Sebelumnya, beberapa BUMN mengalami kerugian berarti lantaran penugasan pemerintah yang digunakan tak sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing perusahaan, khususnya di area BUMN karya.
