JAKARTA – Rencana pemerintah untuk terus memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi makin meluas dinilai akan segera menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Membesarnya pemakaian gas akan memangkas impor energi yang selama ini selalu membebani APBN.
Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, mengungkapkan gas bumi merupakan jawaban melawan persoalan impor migas yang dimaksud pada waktu ini masih terjadi. Ketersediaan juga prospek cadangan energi fosil paling bersih ini di dalam Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir jikalau bukan dioptimalkan penggunaannya.
“Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur kemudian jaringan gas bumi). Ditambah lagi apabila blok-blok migas seperti Masela bisa saja segera diselesaikan. Ketika blok Masela sudah ada berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang tersebut tinggi sanggup disalurkan untuk penuhi permintaan industri,” ujar dia, Kamis (17/10/2024).
Selain industri, penyelenggaraan jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang mana selama ini sejumlah mengabiskan uang subsidi.
“Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk mengempiskan impor LPG yang digunakan sejauh ini masih mendominasi keperluan materi bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah pada menghasilkan kebijakan yang mana pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita tiada over supply gas.
“Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua inisiatif itu yang tersebut harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,” jelasnya.
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi permintaan lainnya yaitu transportasi. ”Nah jalan mengundurkan diri dari kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi kegiatan pemerintahan ke depan yang digunakan paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang mana berhasil misalnya Korea Selatan,” Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG kemudian impor BBM yang mana kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar pada upaya mendirikan kemandirian dan juga ketahanan energi nasional. Sedangkan pada pada waktu yang sebanding terdapat gas bumi di tempat di negeri yang dapat dioptimalkan.
”Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai 1 jt BPH, sedangkan produksi sendiri cuma 600 ribu BPH. Padahal keperluan BBM kita 1,6 jt BPH,” tegasnya.
