Ibukota Indonesia – Rusdi Kirana merupakan sosok dibalik maskapai Lion Air yang dimaksud terkenal memiliki nilai tukar terjangkau. Kebijakan tiket terjangkau itu sejalan dengan slogan yaitu "We Make People Fly".
Bisnis maskapai penerbangan itu dimulai oleh Rusdi dengan modal US$10 jt pada Oktober 1999. Ia menggagas "revolusi" pada dunia penerbangan dengan konsep biaya diskon (low cost carrier).
Awalnya kebijakan itu menuai berbagai tentangan dari beraneka pihak, khususnya sesama perusahaan penerbangan. Bahkan Rusdi mengaku pernah dihujat dan juga dihujani pertanyaan tentang modal asing hingga rasa nasionalisme selama tujuh jam ke Komisi IV DPR-RI.
Lion Air dituding memiliki hubungan dengan perusahaan penerbangan Singapura, padahal kenyataannya nama Lion diambil dari zodiak dirinya sendiri yang manusia Leo.
Saat itu juga, ia sempat dituduh bukan nasionalis sebab kebijakan yang dimaksud menciptakan tiket murah. Namun, Rusdi membantahnya.
Berkat gebrakannya yang tersebut sejumlah menuai kontroversi ini, Lion Air mempunyai 24 pesawat yang digunakan terdiri dari 19 MD80 dan juga lima pesawat DHC-8-301 hanya sekali di tempo enam tahun.
Dari sisi jumlah total penumpang, Lion meraih 600.000 khalayak tambahan per bulan atau menguasai 40 persen dari seluruh segmen pasar.
Pada 2004 Lion Air menempati kedudukan kedua, pasca Garuda Indonesia di jumlah total penumpang yang diterbangkan.
Prestasi ini ternyata belum mampu menciptakan pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 itu merasa puas. Ia terus mengembangkan sayap-sayap bidang usaha Lion Air lalu berniat menjadi market leader pada penerbangan domestik.
Maka ia pun terus mempersiapkan mulai infrastruktur, rute penerbangan, hingga penambahan jumlah agregat pesawat.
Lion Air Group yang tersebut dipimpinnya menjadi sebuah perusahaan yang dimaksud membawahi beberapa anak perusahaan yaitu Lion Air, Wings Air, Batik Air, Malindo Air, Thai Lion Air, hingga Super Air Jet.
Untuk infrastruktur, Rusdi bekerja sebanding dengan pihak TNI AU dan juga PT Dirgantara Indonesia, menyewa hanggar pada Lapangan Atmosfer Husein Sastranegara, Bandung untuk dijadikan Lion maintenance facility (LMF). Ia juga membeli simulator pesawat bekas dari Skandinavia Air untuk melatih para pilotnya.
Selain itu, Lion Air juga melakukan kerja sejenis dengan TNI AU untuk bermetamorfosis menjadi pengelola Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dengan demikian, kemungkinan besar base dari pesawat-pesawat Lion Air akan beralih ke Bandara Halim Perdanakusumah.
Untuk rute penerbangan domestik, ketika ini Lion Air telah dilakukan mendarat pada 36 kota besar ke Indonesia. Dalam jalur internasional, Lion Air juga melayani penerbangan ke Singapura, Penang, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh, juga Seoul. Mereka juga akan mengembangkan jalur ke Asia Tengah juga Asia Timur, seperti ke Hong Kong serta Tiongkok.
Karier politik
Selain di bumi penerbangan, Rusdi juga melebarkan kariernya ke ranah urusan politik pada tahun 2013.
Ia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai pada 12 Januari 2014.
Kemudian, pada periode 2015 hingga 2017, Rusdi dipercaya untuk menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden di periode awal pemerintahan Jokowi 2014-2019.
Setelah itu, Ia sempat didaulat sebagai Duta Besar (Dubes) Luar Biasa kemudian Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk negara Malaysia.
Rusdi Kirana ditunjuk oleh presiden Jokowi pada tanggal 18 Mei 2017.
Kala itu, Rusdi berjanji akan memprioritasnya penanganan Tenaga Kerja Nusantara (TKI), baik yang digunakan legal maupun ilegal, khususnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang mana jumlahnya sangat berbagai di negara tersebut.
Pada 9 Juli 2020 silam, Rusdi Kirana resmi mengakhiri tugasnya sebagai Dubes Indonesi untuk Malaysia.
Bersama sang istri, Rusdi pun pamit ke Raja Negara Malaysia untuk pulang ke Indonesia.
Saat ini, Rusdi Kirana kembali ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kemudian mendampingi Ketua Umum Muhaimin Iskandar.
Artikel ini disadur dari Profil Rusdi Kirana sang pemilik Lion Air yang juga politikus PKB
